Tiranisme di Alam Demokrasi

Mewaspadai Tiranisme di Alam Demokrasi

Oleh Fajar Kurnianto

SEJAUH ini, demokrasi dipercaya sebagai sistem yang kompatibel untuk konteks Indonesia, meskipun pengalaman bangsa menunjukkan bahwa dua sistem demokrasi, yakni demokrasi terpimpin era Orde Lama dan demokrasi liberal era Orde Baru, terbukti tidak begitu sukses menyejahterakan rakyat secara nyata.

Era reformasi yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun pun masih belum begitu kuat, sehingga mudah didomplengi aktor-aktor gelap yang berpotensi merusak demokrasi dan melahirkan tiranisme model baru tanpa disadari.

Modal kebebasan
Kebebasan merupakan modal demokrasi yang paling fundamental. Akan tetapi, kebebasan yang diikuti dengan tanggung jawab, demikian ungkap Cak Nur. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kebebasan mutlak sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan bertanggung jawab merupakan bentuk kebebasan yang menghormati keberadaan dan hak-hak orang lain. Di sinilah, keberadaan perangkat hukum dan aparatnya menjadi niscaya agar kebebasan itu ada tanggung jawabnya.

Era reformasi menjanjikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih cerah, karena modal kebebasan telah diberikan jaminan yang sesungguhnya, baik itu kebebasan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, maupun beragama. Sejak runtuhnya era Orde Baru, kebebasan berekspresi dibuka luas.

Sayangnya, mungkin karena terlalu lama kebebasan itu terpasung, ibarat kran air, semburannya begitu kuat, sehingga tanggung jawab yang seharusnya beriringan dengan kebebasan itu kerap kali terabaikan.

Akibatnya, transisi demokrasi yang semestinya menjadi ajang konsolidasi dan solidasi semua pihak berubah menjadi ajang ekspresi yang menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk berebut kekuasaan.

Kebebasan, saat ini, tampaknya masih belum menghasilkan kemajuan bersama lebih nyata dan produktif. Yang muncul justru sentimen-sentimen komunalitas kelompok yang masing-masing mengklaim kebenaran pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Kebebasan begitu mudah diucapkan, tetapi dalam faktanya berbagai hambatan masih kerap kali muncul. Itu satu sisi, pada sisi lain, ketika kebebasan menemukan momentumnya yang luas, perangkat hukum dan aparatnya tampak belum begitu siap, kalau tidak malah lemah dan pilih-pilih. Padahal, kebebasan diharapkan menjadi pintu yang membuka cara pandang yang lebih segar, prospektif, dan progresif demi kemajuan semuanya. Atas nama kebebasan, orang kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif dan sia-sia serta melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah susah payah dibangun oleh para pendahulu. Tengok misalnya, ketika awal-awal pembentukan negara kesatuan, berbagai sentimen muncul, mulai dari sentimen kesukuan, kedaerahan, hingga agama.

Akan tetapi, semua itu dapat diatasi dengan kesadaran bersama untuk menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok meskipun itu mayoritas demi kepentingan bersama yang lebih mendasar daripada sekadar memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak terlalu elementer diperdebatkan di ruang bernama Indonesia yang majemuk dan multietnis.

Kebebasan, saat ini, amat disayangkan justru melahirkan dan membuka kembali memori kelam ketika pertarungan di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan berbagai sentimennya.

Arus kuat untuk mundur ke belakang tampaknya secara perlahan, namun pasti, tengah menerjang. Jika tidak diwaspadai bersama, kemajuan yang diharapkan tampaknya masih jauh dari jangkauan. Kita akan terus-menerus berjalan di tempat, kalau tidak mundur ke belakang.

Tirani menggeliat?

Mundur kembali ke belakang berarti bencana besar bangsa. Ketika bangsa-bangsa lain telah jauh ke depan karena sudah tidak terlalu memperdebatkan persoalan-persoalan parsial dan lebih berpikir bagaimana menghadapi berbagai tantangan di depan untuk menjadi pemain bukan yang dimainkan, kita tampaknya masih sibuk berkubang pada persoalan-persoalan yang sama terjadi di masa lalu yang seharusnya sudah harus diakhiri. Energi bangsa pun hampir sebagian besar terseret untuk itu.

Kebebasan dalam konteks bangsa kita yang tampaknya belum begitu siap ini secara perlahan menumbuhkan benih-benih persoalan baru yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu dekat, karena akar-akarnya telah begitu kuat mengunjam. Demokrasi kembali terancam oleh musuh abadinya: tirani.

Tirani yang bangkit dari kubur-kubur masa lalu dengan memanfaatkan momentum-momentum kebebasan karena merasa dirinya lebih banyak dalam kuantitas (mayoritas), sehingga begitu percaya diri untuk mengontrol apa pun dan siapa pun. Tirani model baru telah muncul?

Ruang kebebasan yang diberikan alam demokrasi yang seharusnya menjadi ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas seluruh warga negara, terancam oleh tirani baru yang tidak kalah berbahayanya bagi masa depan bangsa. Karena, demokrasi, seperti dikatakan oleh Fareed Zakaria dalam bukunya The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Homa and Abroad, kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan tirani mayoritas dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warga negara, serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Tirani, apa pun bentuknya, adalah musuh demokrasi, karena sifatnya yang intoleran dan anti kebebasan. Tirani lebih mengedepankan kuasa dan kekuatan daripada dialog dan akal pikiran yang jernih serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam tirani, kebenaran dipaksakan hanya ada padanya, tidak pada orang lain. Lebih dari itu, ia memaksakan kebenarannya untuk menakar kebenaran orang lain. Dalam tirani, hanya ada satu kebenaran yang absah.

Apakah bangsa ini akan jatuh ke tangan tirani-tirani yang menuhankan kebenaran tunggal versinya dan memaksakannya kepada orang lain? Jawabannya tergantung kesediaan kita untuk mempertahankan demokrasi yang menjadi komitmen para founding fathers kita.
(Penulis adalah Peneliti Institut Studi Agama Sosial dan Politik (ISASPOL) Jakarta)