Cari uang dan hasilkan profit di internet
BELAJARLAH! SESUNGGUHNYA TIDAKLAH MANUSIA ITU DILAHIRKAN DALAM KEADAN PANDAI
Tampilkan postingan dengan label TARBIYAH PAI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TARBIYAH PAI. Tampilkan semua postingan

>> Selasa, 04 Mei 2010

PENDIDIKAN KARAKTER YANG TERLUPAKAN
OLEH: ABDUL GHOPUR

Masih ingat dengan semboyan; “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani?” Masih ingat artinya? Ya, semboyan yang dicetuskan lebih dari setengah abad yang lalu itu berarti “di depan sebagai pemimpin mesti memberi teladan, di tengah-tengah siswa membangun semangat serta menciptakan peluang untuk berswakarsa, dari belakang yang tua mendorong dan mengarahkan.”

Semboyan ini merupakan “Trilogi Kepemimpinan” Tamansiswa yang didirikan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal 28 April 1959. Dan, setiap tanggal 2 Mei kita memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Dalam sejarah panjang pendidikan di Indonesia, banyak sekali terjadi pergantian dan rancang-bangun sistem pendidikan. Ini terjadi (mungkin sejak awal berdirinya republik ini) karena setiap Menteri Pendidikan, atau setiap rezim tepatnya, memiliki cara pandang dan ideologinya sendiri. Hal ini juga terkait dengan situasi dan kondisi sebuah pemerintahan atau rezim. Pada masa revolusi, sistem pendidikan di Indonesia lebih didasarkan dan ditujukan sebagai semangat perlawanan terhadap sistem penindasan (kebudayaan dan politik) kolonial. Sistem pendidikan di Indonesia waktu itu lebih mendasarkan diri pada karakter pendidikan yang membebaskan.

Namun, di era globalisasi yang menuntut keahlian, baik skiil maupun intelektual dan kapital, maka sistem pendidikan mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi, yang menjadi persoalan, sistem pendidikan kita dewasa ini kurang menyerap dan mengapresiasi aspirasi masyarakat banyak. Salah satunya yang menjadi polemik dan kontroversi berkepanjangan ialah sistem penilaian akhir siswa/siswi/peserta didik secara nasional. Sistem itu adalah Ujian Nasional (UN).

UN merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan pemerintah guna mengukur keberhasilan belajar siswa/siswi. Dalam beberapa tahun ini, kehadirannya menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Di satu pihak, ada yang setuju, karena dianggap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya UN, sekolah dan guru akan dipacu untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar para siswa/siswi dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian yang sebaik-baiknya. Demikian juga siswa/siswi didorong belajar secara sungguh-sungguh agar lulus dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Sementara, di pihak lain, ada yang tidak setuju karena menganggap UN sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif dan kontraproduktif dengan semangat reformasi pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Sebagaimana diketahui, saat ini ada kecenderungan untuk menggeser paradigma model pembelajaran kita, dari pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kemampuan afektif dan psikomotorik, melalui strategi dan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan kontekstual, dengan berangkat dari teori belajar konstruktivisme, ke arah pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan kognitif.

Kita memaklumi pula bahwa UN yang dikembangkan saat ini dilaksanakan melalui tes tertulis. Soal-soal yang dikembangkan cenderung mengukur kemampuan aspek kognitif. Hal ini akan berdampak terhadap proses pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. Sangat mungkin, para guru akan terjebak lagi pada model-model pembelajaran gaya lama yang lebih menekankan usaha untuk pencapaian kemampuan kognitif siswa, melalui gaya pembelajaran tekstual dan behavioristik.

Selain itu, UN sering dimanfaatkan untuk kepentingan di luar pendidikan, seperti kepentingan politik dari para pemegang kebijakan pendidikan atau kepentingan ekonomi bagi segelintir orang. Oleh karena itu, tidak heran dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kejanggalan, seperti kasus kebocoran soal, mencontek yang sistemik dan disengaja, merekayasa hasil pekerjaan siswa, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.


Kian memperihatinkan

Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini tak hanya berbagai kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat dan ruh pendidikan, tetapi, pendidikan kita juga kehilangan ide-ide besar, terutama dalam —meminjam istilah Michel Foaucault— diskursus ilmu pendidikan.

Sementara itu, pada tataran fundamental, pendidikan kita tak memiliki banyak ide besar, pikiran-pikiran besar yang mampu menjadi diskursus ilmu pendidikan dan kemudian menjadi landasan filosofis dan ideologis yang kokoh bagi sistem pendidikan nasional (Membaca Ki Hajar Dewantara, Edi Subkhan, 2008).

Pendidikan kita semakin hari semakin merosot dan jauh dari istilah pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan atau pendidikan sebagai alat pembebasan. Kita menyaksikan terjadi suatu degradasi dan demoralisasi (peluruhan kebudayaan) di dunia pendidikan kita. Apa buktinya?

Banyak hal sesungguhnya dapat dijadikan bukti. Dan, bukti-bukti itu secara umum bisa kita bagi dalam dua hal. Yakni, pertama, kemerosotan pendidikan di Indonesia saat ini terjadi melalui hal teknis, yaitu dipisahkannya kata “pendidikan” dengan “kebudayaan.”

Ini terkait dengan dipisahnya Departemen Pendidikan dengan Departemen Kebudayaan, yang dulunya menjadi satu �Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Depdikbud/P&K). Sekarang menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), seolah-olah kebudayaan hanya berwujud dalam arketip-arketip dan wisata-wisata pulau (sekarang kita sering mendengar istilah wisata budaya).

Ya, itu benar. Tapi itu bukan satu-satunya dan bukan yang utama. Kebudayaan sesungguhnya mengandaikan adanya nilai, norma, adat-istiadat, serta kultur, dan karakter suatu bangsa. Dan, nilai suatu bangsa Indonesia merujuk pada jati diri bangsa, filosofi, dan Ideologi, yakni Pancasila!

Pemisahan Departemen Pendidikan dengan Departemen Kebudayaan mengindikasikan adanya usaha melepaskan nilai budaya dari proses pendidikan. Nilai budaya menjadi hilang dari pendidikan, padahal sesungguhnya nilai tersebut inheren (melekat), saling berkelindan, serta tidak dapat dilepaskan/dipisahkan satu sama lainnya!

Hal teknis lain tentulah termasuk ide dijadikannya UN sebagai ukuran/standarisasi mutu dan keberhasilan siswa/siswi sekolah secara nasional. Di situ terjadi proses “perobotan/robotisasi” manusia sebagai individu yang memiliki budi pekerti dan bagian dari kebudayaan. Para peserta didik menjadi kehilangan kepekaan sosialnya (sence of social crisis) atau meminjam istilah Soekarno sebagai hilangnya kasadaran budi nurani manusia (social consciousness of men). Sebab, mereka hanya memiliki kemampuan teknis (skiil) dan hanya menjadi manusia “siap pakai” (hanya diaplikasikan untuk kerja dan kerja atau ilmu untuk ilmu).

Hal teknis lainnya adalah dibuatnya UU BHP (meski, syukur telah dibatalkan oleh MK) yang mengarah pada komersialisasi pendidikan. UU BHP sesunggunya mirip dengan UU yang pernah dibuat di masa kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, yaitu melarang orang-orang pribumi menyelanggarakan suatu badan/yayasan pendidikan atau sistem pendidikan ala Indonesia.

Kedua, hal non-teknis. Dengan kata lain, saya menduga adanya “agenda tersembuyi” (hidden agenda) yang terjadi pada dunia dan sistem pendidikan di Indonesia, yang datangnya dari dalam dan luar. Dari dalam artinya, pemerintah memiliki kepentingan “tertentu” dengan dipaksakannya UN dan UU BHP. Dari luar artinya, ada suatu upaya merontokkan ideologi bangsa oleh kekuatan “asing” dengan menghilangkan kebudayaan dari pendidikan. Ada upaya “Barat-isasi” dengan hanya menjadikan bahasa Inggris sebagai salah satu subjek/materi wajib dalam UN dibanding bahasa Indonesia sendiri misalnya.

Menjadi pertanyaan besar di dunia pendidikan Indonesia, mau dibawa ke mana arah pendidikan kita? Ke mana hilangnya istilah pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan dan pendidikan sebagai alat pembebasan?

Kasus suap Jaksa Urip, penggelapan pajak oleh Gayus Lumbun, dugaan pembunuhan oleh Antasari Azhar, Susno Duaji dan juga Edmon Ilyas yang diduga menerima uang pajak gelap dan memiliki rekening liar misalnya, jika dirunutkan dan dikaitkan, menunjukkan bahwa ada yang salah dalam dunia dan kurikulum pendidikan kita. Secara moral (kesalehan pribadi), mereka adalah orang yang baik (minimal untuk keluarganya).

Edmon Ilyas, misalkan, adalah orang yang baik di mata masyarakat lingkungannya. Ia selalu ramah jika berhadapan dengan masyarakat dan selalu bertegur sapa dengan tetangga. Bahkan, ia juga membangun rumah ibadah.

Begitu pula Gayus Lumbun. Menurut ayahnya seperti ditayangkan salah satu stasiun TV beberapa waktu lalu, dulu Gayus Lumbun anak yang baik, rajin, dan pandai di sekolahnya. Gayus juga selalu bersikap santun pada orang tuanya.

Demikian pula halnya dengan Antasari Azhar, Susno, dan Edmon. Mereka adalah orang yang sangat baik dan dicintai keluarganya. Lalu, apanya yang salah dengan mereka? Pandidikankah? Justru, mereka orang yang berprestasi dan bertitel!
Kalau mau jujur, memang ada yang keliru bahkan salah dalam sistem pendidikan kita.

Sistem dan kurikulum pendidikan di Indonesia saya kira, kini telah kehilangan ruh dan maknanya serta tercerabut dari akar budayanya sendiri. Selama ini sistem pendidikan di Indonesia telah alpa dengan pendidikan budi pekerti/adab (karakter). Pendidikan di Indonesia juga alpa dengan sistem meritokrasi (proses pencapain-pencapaian prestasi) sehingga hanya menciptakan manusia-manusia medioker (orang yang suka hidup dalam dunia keremeh-temehan, hedon, dan instan dalam mencapai suatu tujuan; misalnya, agar cepat kaya, ya korupsi).

Karena itu, program pendidikan ke depan yang harus diutamakan adalah sistem pendidikan karakter. Mengapa? Karena banyak orang yang baik/shaleh secara individu (ruang privat) ternyata tidak saleh secara sosial (ruang publik). Ketika mereka menjabat posisi publik, mereka tidak mampu merevolusi dan mentransformasi kesalehan privatnya tersebut ke dalam posisi publik di mana ia ditempatkan.

Atas persoalan tersebut, saya ingin mengatakan bahwa di Indonesia banyak terjadi kontradiksi/paradoksal dalam kehidupan. Paradoksal yang disebabkan oleh pendidikan yang tidak berangkat dan bertitik-tolak dari pendidikan karakter. Lantas, pendidikan karakter yang seperti apa, bagaimana dan bersumber dari mana? Jelas, pendidikan karakter yang mampu membangun insan-insan Indonesia yang berbudaya, yang mampu membangun kesadaran dan disiplin diri, dan, mampu membangun serta mewujudkan keshalehan privat menjadi keshalehan publik. Jelas pula, pendidikan karakter yang bersumber dari budaya, falsafah, ideologi dan jati diri bangsa Indonesia.
Lalu bagaimana caranya? Mari kita rumuskan bersama.


Penulis adalah Direktur Central Study 164 dan Pengurus Kornas GMPI Pro Perubahan, menulis Buku ‘Ekonomi Politik Pancasila’ 2010, Kalam Nusantara (Cantre)

Read more...

pengertian motivasi dan balajar

>> Selasa, 23 Maret 2010

Pengertian Motivasi


Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut turut berperang dalam aktifitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal tersebut adalah "Motivasi" terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang pengertian motivasi.

a. Menurut Mc. Donald: Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya "Feeling" dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. (Sardiman, 2010: 73)

b. Menurut Eysenck: Motivasi dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia. (Slameto, 2010: 170)

c. Menurut Gleitmen: Motivasi adalah keadaan internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorong untuk berbuat sesuatu yakni pemasuk daya (energizer) untuk bertingkah laku secara terarah. (Syah, 2005: 151)

d. Menurut Koeswara: Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan prilaku manusia, termasuk prilaku pelajar, yang mana terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan prilaku individu belajar ( Dimyati dan Mujiyono, 2006: 80)

e. Menurut Thomas: Motivasi adalah usaha yang disadari oleh pihak guru untuk menimbulkan motif-motif pada diri murid yang menunjang kegiatan kearah tujuan-tujuan belajar. ( Daradjat, 2004: 140)

f. Menurut S. Nasution: Motivasi adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga seorang anak mau melakukan apa yang dapat dilakukan. ( Daradjat, 2004: 140)

g. Menurut Ivar K Davies: Motivasi adalah kekuatan tersembunyi didalam diri kita, yang mendorong kita berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khas. (Davies, 2004: 142)

h. Menurut Woodwarth dan Margues: Motivasi adalah suatu tujuan jiwa yang mendorong individu untuk aktivitas-aktivitas tertentu, untuk tujuan-tujuan terhadap situasi sekitarnya. (Mustaqim, 2003: 72)

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwa motivasi adalah kekuatan yang ada pada diri yang dapat mendorong individu-individu untuk bertindak guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.


Pengertian Belajar


Untuk memperoleh pengertian yang obyektif tentang belajar terutama belajar disekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar. Menurut para ahli diantaranya

  1. Menurut Slameto: belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, seperti hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. (Slameto, 2010: 2)
  2. Menurut H. M. Ali: Belajar diartikan sebagai proses perubahan prilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. (Ali, 2006: 69)

Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Motivasi Belajar Siswa


Dalam kegiatan belajar mengajar seorang siswa yang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan maka perlu diselidiki sebab-sebabnya mungkin ia tidak senang, sakit, dan problem pribadi. Hal ini berarti pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak terangsang, karena tidak memiliki tujuan atau kebutuhan belajar. Dengan kata lain siswa itu perlu diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya atau perlu diberikan motivasi pada siswa itu.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemberian hukuman terhadap motivasi belajar siswa dalam kaitannya dalam proses belajar mempunyai dampak positif, sebab hukuman selain sebagi sarana atau alat untuk mencapai suatu tujuan adalah juga sebagi alat motivasi anak, sehingga anak cenderung belajar dengan baik.

Read more...

SISTEM PENILAIAN 8

>> Jumat, 26 Februari 2010

8. Iklim Unit Usaha


Skala Penilaian


1






2







3









4











5




Alasan-Alasan


Pandangan yang stereotipe tentang minat staff. Tidak ada perbedaan yang jelas antara performance yang baik dan yang buruk.




Hubungan antar staf ditingkatkan melalui newsletter dan alat komunikasi lainnya. Meskipun begitu, terdapat perasaan bahwa kontrol terhadap beberapa staf sulit dilakukan dan menjadi problem.





Inisiatif untuk melibatkan staf dalam memecahkan masalah di tempat kerja. Performance yang buruk dilihat secara objektif dan profesional.





Peningkatan performance diterima sebagai hal yang penting. Pemecahan masalah dengan metode cross functional. Manajemen merespon masalah secara efektif dan pemecahan masalah dilakukan melalui analisis.





Ide peningkatan performance disebarluaskan dan semua staff dapat mengerti dengan baik kebutuhan untuk mempertemukan misi DGLS dan tujuannya.



Read more...

SISTEM PENILAIAN 9

9. Tuntutan Kerja dan Ketrampilan Individu


Skala Penilaian


1








2







3











4










5



Alasan-Alasan


Staff mengerjakan tugas seperti pemegang tugas itu sebelumnya. Tugas staff tidak dialokasikan sesuai dengan ketrampilannya. Transfer dan promosi pada intinya didasarkan pada lamanya pelayanan. Pelatihan dan pengembangan staff tidak terencana dan diprioritaskan.




Semua staf senior memiliki gambaran pekerjaan yang jelas tetapi tidak dititikberatkan pada tujuan atau hasil akhir. Bias pelatihan teknis. Promosi didasarkan pada kesenioritasan dan elemen kemampuan.




Gambaran pekerjaan memasukkan unsur tanggung jawab. Spesifikasi personal yang dihubungkan dengan pekerjaan. Pelatihan diseimbangkan antara hal teknis dengan yang lain. Promosi didasarkan pada ketrampilan dan kemampuan.




Gambaran pekerjaan memiliki standar pelayanan dan level-level yang akan dicapai. Spesifikasi personal memberi detail mengenai kualifikasi dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk performance yang efektif. Pelatihan merefleksikan prioritas DGLS. Promosi didasarkan pada ketrampilan, kemampuan dan performance.





Target performance personil dalam hal pekerjaan dan tujuan pengembangan disepakati dan direview.




Read more...

SISTEM PENILAIAN 7

7. Sistem-sistem


Skala Penilaian


1





2







3








4







5





Alasan-Alasan


Sistem diwarisi dari pemerintah. Sistem lebih bersifat birokratis dan kontrol daripada memberi informasi.



Sistem sentralisasi bertujuan untuk mengontrol dan memonitor seluruh organisasi. Informasi bukan merupakan orientasi manajemen.




Sistem didesign untuk memenuhi kebutuhan DGLS/DP. Catatan-catatan yang ada sangat akurat dan mengikuti perkembangan jaman. Informasi manajemen digunakan untuk memonitor performance dalam hubungannya dengan tujuan inti dan target. Kualitas analisis, input, dan output adalah bagian dari sistem.





Sistem dan pelatihan mendukung pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi kebijakan.





Sistem menciptakan informasi yang dapat mempengaruhi dan memberi informasi untuk adanya kebijakan /strategi.





Read more...

SISTEM PENILAIAN 6

6. Praktek Manajemen


Skala Penilaian


1










2








3








4









5

Alasan-Alasan


Aturan-aturan kecakapan teknis. Tanggung jawab manajemen diabaikan. Manajemen terlalu berfokus ada tugas. Lingkup fungsi dibagi-bagi. Memiliki kecakapan teknis tetapi tidak cakap dalam penggunaan sumber daya manusia dan finansial serta bidang-bidang manajerial yang lebih luas.




Beberapa manajer telah teridentifikasi dan beberapa area sudah diatur dengan baik. Perencanaan disentralisir. Sub-direktorat memiliki target individu tetapi tidak memberi kontribusi kepada tujuan institusi.





Memilih style manajemen, menitikberatkan pada nilai-nilai institusi. Perencanaan didasarkan pada kontribusi semua level dan fungsi. Tujuan dan target yang konsisten dalam institusi.



Kesempatan pelatihan dan pengembangan staff merefleksikan perhatian akan terciptanya praktek manajemen yang efektif dan efisien. Dorongan terhadap adanya pendelegasian kekuasaan untuk meningkatkan perforance. Monitoring performance sesuai dengan tujuan yang disepakati bersama adalah tanggung jawab/gugat manajemen.





Staff bertanggung jawab terhadap performance dan action mereka. Praktek kualitas manajemen diadopsi dan dijalankan.





Read more...

SISTEM PENILAIAN 5

SISTEM PENILAIAN


Sistem penilaian untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi organisasi adalah sebagai berikut:


5. Struktur

Skala Penilaian


1










2







3









4








5






Alasan-Alasan


Tidak terdapat bukti bahwa design organisasi sebagai proses-struktur belum mengembangkan dasar perencanaan. Hubungan pelaporan cenderung dianut dan struktur dibentuk oleh kesempatan promosi dan kebutuhan untuk menanggapi aspirasi setiap individu. Terdapat skope duplikasi dan kebingungan antar fungsi yang ada. Terdapat pula kekurangjelasan antara tingat pusat-propinsi dan tingkat propinsi-kotamadya




Usaha untuk menggambarkan struktur dalam diagram organisasi tidak mampu merefleksikan adanya peran. Terdapat pengakuan bahwa hubungan pelaporan tertentu perlu untuk dilihat ulang.




Manajemen menyadari pentingnya struktur dapat berjalan sesuai dengan perubahan peran. Meskipun begitu, perubahan yang dilakukan biasanya bukan karena alasan strategis tetapi hanya artificial. Jalur pelaporan dengan jelas dapat dimengerti.






Struktur mengikuti missi, tujuan dan target secara logis. Struktur merespon perubahan.




Struktur merefleksikan missi dan nilai-nilai serta menganjurkan pendelegasian kekuasaan dengan rantai komunikasi yang pendek dan pembuatan keputusan yang efektif. Terdapat otonomi tingkat tinggi dengan manajer yang berkualitas untuk mencapai tujuan. Peran yang sentral menitikberatkan pada monitoring.




Read more...

SISTEM PENILAIAN 4

SISTEM PENILAIAN


Sistem penilaian untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi organisasi adalah sebagai berikut:


4. Kebiasaan Institusi


Skala Penilaian


1










2









3












4










5





Alasan-Alasan


Orang bekerja di suatu institusi karena pekerjaannya. Tidak ada perasaan ikut memiliki atau berbagi dengan teman-temannya. Staf dinilai karena lamanya bekerja daripada kemampuannya. Terdapat sedikit kepedulian dalam kualitas pelayanannya. Beberapa bagian dari DGLS/DP dianggap lebih penting dari yang lain.



Konsep pelayanan tidak didukung oleh inisiatif yang lain. Kesetiaan staf adalah penting. Program training dan kursus pengembangan staff mempunyai modul tentang nilai dan pelayanan standar tetapi performance staff terhadap nilai-nilai ini tidak ikut dijadikan pertimbangan dalam promosi.




Staf senior DGL/DP telah mengidentifikasikan beberapa hal yang ingin ditingkatkan dalam hubungannya dengan cara manajemen dan staf melihat lembaga. Hal ini diadopsi sebagai nilai. Terdapat tujuan untuk mengadopsi standar dasar bagi pelayanan antar. Penerima jasa mungkin akan menyadari bahwa institusi mencoba untuk melakukan sesuatu tetapi tidak begitu yakin akan perbaikan yang akan terjadi.







Nilai-nilai yang diambil harus didefinisikan dan dikomunikasikan ke seluruh staf. Hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut harus dievaluasi dan defisiensi harus diperbaiki. Nilai-nilai ini dijadikan standar pelayanan staff kepada penerima jasa. Penerima jasa ini akan dapat memberi penilaian akan adanya pelayanan yang meningkat.






Staf mengidentifikasikan diri dengan DGLS/DP dan pelayanan mereka. Komitmen terhadap nilai yang dianut dari kualitas pelayanan. Penerima jasa percaya bahwa DGLS/DP memiliki komitmen terhadap ketentuan pelayanan yang berkualitas tinggi.





Read more...

SISTEM PENILAIAN 3

SISTEM PENILAIAN



Sistem penilaian untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi organisasi adalah sebagai berikut:


3. Kepemimpinan


Skala Penilaian


1











2











3








4






5




Alasan-Alasan


Tidak ada pemisahan antara manajemen dan kepemimpinan. Manajer senior dipilih lebih karena faktor teknis daripada kemampuan manajerialnya , dan juga karena faktor kesenioritasannya. Manajer-manajer tersebut utamanya adalah teknokrat.




Ketrampilan manajer senior mungkin lebih ke faktor birokratis dibandingkan faktor kepemimpinan. Terdapat pengakuan terhadap tuntutan manajemen yang lebih luas tetapi tuntutan tersebut mungkin digolongkan (contohnya administrasi) daripada dimengerti karena seluruh staf senior membutuhkan kemampuan dan ketrampilan manajerial dalam tingkat tertentu. Tidak ada bukti style yang komunikatif atau partisipatif dari manajer dalam mendiskusikan strategi dan perencanaan.




Pihak manajemen senior memiliki ketrampilan manajerial yang luas. Mereka memiliki visi yang sama tentang peran DGLS/DP di masa depan. Staf yang senior mampu memotivasi staf mereka. Pelatihan dan pengembangan manajemen menjadikan kepemimpinan sebagai isu penting




Kader yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial setingkat staf senior. Manajer lebih menjadi pembimbing daripada menjadi supervisor staf yang lain. Keterbukaan dan kerja tim sangat dianjurkan.



Manajer mengembangkan kemampuan teknis dan manajerial. Tim didorong untuk mengarahkan aktivitas mereka.




Read more...

SISTEM PENILAIAN 2

SISTEM PENILAIAN



Sistem penilaian untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi organisasi adalah sebagai berikut:


2. Misi dan Strategi


Skala Penilaian


1










2
















3












4














5






Alasan-Alasan


Tidak ada satu pernyataan pun yang menyatakan tentang tujuan DGLS/DP yang jelas. Setiap individu memiliki pandangan sendiri tentang tujuan itu. Lembaga sangat reaktif terhadap pengaruh dan tekanan dari luar tetapi respon yang diberikan terkesanterburu-buru dan tidak terencana.





Hukum/ Kebijakan dan rencana yang lebih tinggi mendifinisikan tujuan tetapi belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahan perubahan yang terjadi. Prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan penerima jasa sangat berbeda dan mengaburkan kejelasan tujuan tersebut. Diyakini bahwa sudah ada strategi-strategi yang jelas tetapi strategi-strategi tersebut tidak diimplementasikan dalam perencanaan dan program.








Pernyataan missi hanya dimengerti oleh pejabat tingkat tinggi di DGLS/DP. Untuk selanjutnya setiap individu menjalankan rencana mereka sendiri dalam memenuhi missi yang diemban. Prioritas dan perencanaan bertabrakan dengan kompetisi bagi sumber-sumber daya.







Pernyataan missi didukung dan dimengerti oleh seluruh staff. Strategi-strategi telah dikembangkan dan diimplementasikan di seluruh daerah operasi inti DGLS/DP. Strategi-strategi tersebut merefleksikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif sedangkan perencanaan merefleksikan strategi.








Terdapat kemajuan yang nyata dalam mencapai missi. Seluruh strategi, tujuan, dan perencanaan merefleksikan missi. Strategi mencerminkan latihan yang terbaik dan DGLS/DP dapat menunjukkan implementasi dan operasi strategi yang berhasil




Read more...

SISTEM PENILAIAN

SISTEM PENILAIAN



Sistem penilaian untuk Faktor-Faktor yang mempengaruhi organisasi adalah sebagai berikut:


  1. Faktor Lingkungan Luar

Skala Penilaian



1











2















3















4

















5






Alasan



Lembaga tidak memiliki mekanisme untuk monitoring dan merespon pengaruh-pengaruh luar. Respon terhadap pengaruh luar cenderung reaktif dan tidak terstruktur. Konsep memberikan pelayanan bagi pengguna jasa tidak terdapat dalam agenda lembaga.





Lembaga membuat catatan mengenai tingkat pelayanan kepada pengguna jasa tetapi gagal dalam menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan performanya. Terdapat kesan bahwa lembaga tidak pro aktif dalam menentukan kebijakannya. Terdapat jurang dalam mengembangkan perencanaan menjadi suatu strategi untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan.







Kebijakan pemerintah dan tujuan lembaga dimengerti dan dilaksanakan. Hal ini dapat terlihat dari rencana-rencana dan strategi-strategi yang dibuat.










Lembaga memiliki metode konsultasi yang efisien dan efektif. Pemerintah dan penerima konsultasi menganggap pelayanan yang diberikan sangat efektif dan efisien.











Lembaga dikenal dapat memberikan pelayanan yang sangat baik oleh pemerintah dan pengguna jasa. Lembaga dapat memberikan informasi dan pengaruh terhadap badan-badan kunci di luar lembaga. Strategi dan perencanaan lembaga berjalan sejalan dengan strategi dan perencanaan pemerintah.




















Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum


Got My Cursor @ 123Cursors.com

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP