Cari uang dan hasilkan profit di internet
BELAJARLAH! SESUNGGUHNYA TIDAKLAH MANUSIA ITU DILAHIRKAN DALAM KEADAN PANDAI
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan

Sekolah, Mutu, dan Strategi

>> Kamis, 04 Maret 2010

Sekolah, Mutu, dan Strategi
Oleh Hendrizal SIP

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan stain pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun, mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti.
Bervariasinya kebutuhan siswa akan belajar, beragamnya kebutuhan guru dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah satu dengan lainnya, berdampak kepada keharusan bagi setiap individu terutama pimpinan kelompok untuk mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut di dalam proses pengambilan keputusan. Ini ditambah pula dengan harapan orang tua/masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak, serta tuntutan dunia usaha untuk memperoleh tenaga bermutu.
Hal itu memberi keyakinan bahwa dalam proses pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan mungkin perlu dipergunakan berbagai teori dan kerangka acuan (framework) dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat terutama yang memiliki kepedulian kepada pendidikan (Suprapto, 2009). Tapi, bagaimana strategi jitunya?
Perlu dicatat, karena sekolah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan, maka lembaga itu harus menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sementara, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah pusat dituntut pula berperan sebagai pendukung dalam menentukan kerangka dasar kebijakan pendidikan.
Strategi ini berbeda dengan konsep mengenai pengelolaan sekolah yang selama ini kita kenal. Dalam sistem lama, birokrasi pusat sangat mendominasi proses pengambilan atau pembuatan keputusan pendidikan, yang bukan hanya kebijakan bersifat makro tapi lebih jauh kepada hal-hal yang bersifat mikro.
Sementara itu sekolah cenderung hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, lingkungan sekolah, dan harapan orang tua (Miftah Thoha, 1999). Pengalaman menunjukkan, sistem lama sering menimbulkan kontradiksi antara apa yang menjadi kebutuhan sekolah dengan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam proses peningkatan mutu pendidikan.
Fenomena pemberian kemandirian kepada sekolah ini memperlihatkan suatu perubahan cara berpikir dari yang bersifat rasional dan normatif di dalam pengambilan keputusan pandidikan kepada suatu kesadaran akan kompleksnya pengambilan keputusan di dalam sistem pendidikan dan organisasi yang mungkin tak dapat diapresiasiakan secara utuh oleh birokrat pusat.
Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya gagasan untuk beralih kepada konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai pendekatan baru di Indonesia, yang merupakan bagian dari desentralisasi pendidikan yang tengah dikembangkan.
MPMBS merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini adalah:
Pertama, lingkungan sekolah yang mendukung. Kedua, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. Ketiga, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. Keempat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, termasuk siswa) untuk berprestasi. Kelima, adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keenam, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu. Ketujuh, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat (Siahaan, 2006).
Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola proses pendidikan terkait dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan pemerintah dan otoritas pendidikan.
Tapi konsep tadi menuntut adanya sikap dinamis. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah (kepala sekolah, guru dan staf administrasi, termasuk orang tua dan masyarakat) dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang representatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pengimplementasian konsep ini, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dirinya berkaitan dengan permasalahan administrasi, keuangan, fungsi setiap personel sekolah, dan segenap sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dalam kerangka arah dan kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah. Bersama-sama dengan orang tua dan masyarakat, sekolah harus pula membuat keputusan, mengatur skala prioritas.
Dalam hal ini selain harus menyediakan lingkungan kerja yang lebih profesional bagi guru, maka sekolah harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang efektif bagi siswa dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan masyarakat tentang sekolah/pendidikan. Karena itu, sekolah yang efektif selalu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, tertib melalui pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan kondisi tersebut.
Lingkungan sekolah (fisik dan nonfisik) yang kondusif merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif itu. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centered activities) adalah contoh-contoh sebuah kondisi yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa.
Dengan demikian menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sudah merupakan prasyarat terciptanya sekolah/pendidikan yang efektif tersebut. Di sini, yang diperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif agar tujuan tersebut dapat tercapai. Di sinilah dibutuhkan kesadaran semua komponen sekolah.
(Penulis adalah Dosen FKIP-PGSD Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumbar}

Read more...

JILBAB

Fenomenologi Jilbab
Ole Dr H Rohadi Abdul Fatah, MAg


JILBAB merupakan fenomena simbolik yang sarat dengan makna. Jika yang dimaksud jilbab penutup kepala (veil) perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama, sebuah manuskrip hukum keluarga paling tua sepanjang penemuan arkeologi, diperkirakan berumur 3000 SM, kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Asyriria (1500 SM). Pasal-pasal yang lebih jelas tentang jilbab dapat dilihat di dalam Code Asyria yang dianggap kelanjutan code-code sebelumnya.
Menurut Morris Jastrow dalam Veiling in Ancien Assyria, peraturan mengenai jilbab sudah ditegakkan di kota-kota tua sekitar Mesopotamia dan Babilonia, terutama Assur, ibukota Asyiria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik.
Sebaliknya perempuan budak dan prostitusi tidak boleh menggunakannya. Jilbab merupakan simbol perlengkapan (sign of appurtunance) bagi seorang istri yang punya suami atau anak gadis yang punya ayah awal wali. Lambat laun, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas di dalam masyarakat.
Komunitas yang tidak menggunakannya dianggap perempuan kelas bawah atau tidak terhormat. Bahkan Emile Mramorstein dalam The Veil in Judaism and Islam menambahkan, motif, warna dan model tertentu juga disesuaikan dengan kelas masyarakat.

Bukan tradisi Arab
De Vaux dalam Sure le Voile des Femmes dans l\'Orient Ancient, dikatakannya, tradisi jilbab (veil) dan pemisahan perempuan (seclution of women) bukan tradisi orisinal bangsa Arab. Bahkan fenomena jilbab juga bukan merupakan bagian dari Talmud dan Bibel.
Tokoh-tokoh penting di dalam Bibel, seperti Rebekeh yang mengenakan jilbab (Kitab kejadian penting Bab 24:64,65), berasal dari etnik Mesopotamia, yang memang jilbab menjadi pakaian adatnya.
Jilbab pada mulanya tradisi Mesopotamia-Persia dan pemisahan laki-laki dan perepuan merupakan tradisi Hellinistik-Bizantium. Kedua tradisi ini menyebar menembus batas-batas geokultural melalui wilayah-wilayah jajahan kedua adidaya tersebut. Tidak terkecuali bagian utara dan timur jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad.
Menurut Fadwa el-Guindi dalam Veil Modesty, Privacy, and Resistance, wacana jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal ketika dunia Islam bersentuhan dengan peradaban hellenisme dan persia di zaman Muawiyah dan Abbasiyah. Pada periode ini, jilbab yang tadinya merupakan pakaian pilihan (occasional costom), mendapatkan kepastian hukum (instituonalize),pakaian wajib bagi perempuan Islam.

Pengertian jilbab
Pakaian penutup kepala perempuan di Indonesia sudah lebih populer dengan jilbab, menggeser kosa kata \"kerudung.\" Jilbab berasal dariakar kata jalaba berarti menghimpun dan membawa. Jilbab menjadi istilah untuk pakaian luar (the outer costume), pakaian lebar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hinga kaki.
Jilbab dalam arti penutup kepala hany dikenal di Indonesia, terutama sejak tahun 1980-an. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libia, abaya d Irak.
Charshaf di Turki, hijab di beberapa negara Arab-Afrika, seperti di Mesir, Sudan dan Yaman. Hanya saja Fatimah Mernissi dalam Beyond the Veil Male-Female Dinamics in Modern Muslim Society, mempermasalahkan pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir (the gorden), tetapi pada abad ke 4 H berubah makna menjadi pakaian penutup aurat perempuan.
Jenis pakaian Arab di dalam Encyclopedi Islam tidak kurang dari 100 macam. Namun yang penting ditelusuri jenis dan pengertian beberapa istilah penutup kepala perempuan pada masa Nabi. Untuk melacak istilah tersebut kita perlu melihat penggunaan istilah-istilah itu di dalam syair-syair Jahiliyah. Koleksi syair klasik seperti Diwan \'Antara ibn Shaddaq dan Mufadldlaliyyat, dapat ditemukan sejumlah pakaian perempuan sebagai berikut: burqu\', kain transparan atau perhiasan perak yang menutupi bagian muka kecuali dua bola mata; niqab, kain halus yang menutupi bagian hidung dan mulut; miqna\'ah, kerudung mini yang menutupi kepala; qina\', kerudung lebih besar; litsam atau nishaf, kerudung lebih panjang atau selendang; khimar, istilah generik untuk semua pakaian penutup kepala dan leher, jilbab, pakaian luar seperti dijelaskan di atas.

Jilbab dalam Al-Qur\'an dan Hadis
Ada dua istilah populer digunakan Al-Qur\'an untuk penutup kepala, yaitu khumur dan jalabib, keduanya dalam bentuk jamak dan bersifat generik. Kata khumur bentuk jamak dari khimar, dan kata jalabib bentuk jamak dari kata jilbab.
Artinya: 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: \"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. al-Nur/24:31).
Artinya: 59. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. \"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (1232) ke seluruh tubuh mereka.\" Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Ahdzab/33:59).
Al-Qur\'an dan hadist memang tidak pernah menyinggung bentuk pakaian secara khusus mengenai penutup muka, bahkan dalam hadis, muka dengan tegas masuk dalam pengecualian dan dalam suasana ihram tidak boleh ditutupi. Lagi pula, ayat-ayat yang berbicara tentang penutup kepala tidak ada satupun disangkut pautkan dengan unsur-unsur mitologi dan strata sosial.
Dua ayat disinggung di atas merupakan tanggapan terhadap kasus tertentu yang terjadi di masa Nabi. Penerapan ayat seperti ini menimbulkan perbedaan di kalangan ulama Ushul Fikih; apakah yang dijadikan pegangan lafaznya yang bersifat umum, atau sebab turunnya yang bersifat khusus (hal al-\'ibrah bi \'umum al-lafz au bi khushush al-sabab).

(Penulis adalah Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama)


Read more...

Tradisi Silaturohim

Mempertahankan Tradisi Silaturohim
Oleh Maghfur Saan

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Pustaka), silaturahmi berarti tali persahabatan (persaudaraan). Bersilaturahmi berarti menyambung tali persahabatan (persaudaraan).
Silaturrohmi itu sendiri merujuk pada gaya pergaulan Islami sebagaimana tertera pada hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Muslim yaitu; Pertama, dari Jubair bin Muthim ra. Dari Nabi Saw, bahwa beliau bersabda. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan (Shahih Muslim 4636).
Kedua, dari Anas bin Malik, Aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, Barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan dipanjangnya umurnya maka hendaklah ia menyambung silaturahim (Shahih Muslim 4638).
Tradisi di tanah air, setiap Hari Raya Fitr (Lebaran) dipenuhi dengan kegiatan silaturahim. Tradisi ini positif dalam rangka melaksanakan sunah Nabi sebagaimana di atas. Bahkan di beberapa daerah seperti di Kabupaten Batang dan sekitarnya masih banyak dijumpai tradisi silaturahmi seminggu penuh dimulai 1 Syawal dan ditutup dengan syawalan dengan makan bersama di surau/masjid.
Tradisi tersebut berupa kunjung-mengunjung, yaitu berkunjung ke orang tua, saudara/famili, tetangga, guru/kiai, tokoh, dan sahabat, dari yang dekat hingga yang jauh. Biasanya yang lebih muda mengunjungi yang lebih tua, baik dari segi umur maupun urutan kekerabatan.
Mereka berjabat tangan atau sungkem dengan ucapan-ucapan permohonan maaf, dan yang tua memberi maaf serta doa-doa keselamatan dan keberkahan. Setelah itu menyantap snack yang telah dihidangkan. Bahkan ada yang tuan rumahnya mewajibkan tamu-tamunya makan nasi, lontong, atau ketupat.
Para orang tua menyediakan diri untuk menerima tamu. Mereka tak berani meninggalkan rumah, takut kalau-kalau tamunya kecewa lantaran tak bisa bertemu. Mereka membuka rumah dari pagi hingga sore, bahkan malam.
Meja tamunya dipenuhi oleh berbagai makanan ringan dari yang tradisional hingga produksi pabrikan untuk menjamu para tamu. Yang muda pun mewajibkan diri untuk bertemu dengan yang lebih tua. Jika belum bertemu, seakan-akan menjadi utang yang harus dibayar.
Tak jarang mereka datang dari tempat yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Kebanyakan mereka datang secara rombongan bersama kerabat, atau ada juga yang sendiri-sendiri. Uniknya kegiatan tersebut berlangsung selama seminggu.
Full open house
Saya pikir inilah yang benar-benar disebut open house, bahkan full open house. Lantaran untuk bersilaturahmi setiap saat tidak memungkinkan, mereka memanfaatkan kesempatan setiap lebaran untuk silaturahim.
Selain itu mereka juga memanfaatkan silaturahim dalam dua peristiwa yaitu ketika punya khajat (hajatan, mantu) dan ketika ada kematian. Pada ketiga kesempatan itu mereka biasanya bisa bertemu dan silaturahmi dengan kerabat.
Secara sosiologis kegiatan tersebut sangat efektif untuk memperkokoh ikatan kekerabatan, menjalin persaudaraan, dan memperkuat hubungan sosial.
Dilihat dari segi agama, sangat bernilai ibadah karena melaksanakan perintah Allah dalam hal hablum minannas (hubungan dengan sesama manusia). Mereka melakukannya dengan ikhlas, dan sangat intrinsic.
Ketika bangsa Indonesia sedang dilanda krisis sosial, sering terjadi konflik horisontal, maka silaturahmi model ini sangat diperlukan. Silaturahmi yang melibatkan semua unsur masyarakat tanpa memandang sekat-sekat sosial dan politik, bahkan agama ini mampu memperkokoh hubungan sosial.
Kegiatan tersebut mampu meredam ketegangan sosial hingga ke masyarakat bawah. Biasanya ketegangan akibat konflik sosial seperti berebut sumber daya alam dan ketegangan politik seperti sehabis pilkades, pilkada, dan pemilu berangsur-angsur hilang. Mereka saling memaafkan.
Sehabis silaturahmi, perekat-perekat sosial kembali berfungsi. Sistem sosial kembali normal. Apalagi sistem sosial pedesaan yang mengutamakan kekerabatan, guyub, tolong-menolong, dan gotong-royong.
Bukan masalah efisiensi
Seiring dengan bergesernya nilai, silaturahmi full open house mulai dikritisi dengan kalkulasi ekonomi, yaitu silaturahim yang secara ekonomis efisien. Kemudian muncul silaturahmi massal, misalnya silaturahmi keluarga besar famili si Anu atau silaturahmi anggota pengajian Anu yang diselenggarakan hanya dua atau tiga jam saja dengan mendengarkan ceramah atau pengajian.
Kelompok-kelompok yang mendasari kepentingan atau profesi yang sama, seperti paguyuban olahraga, kesenian, guru, pamong desa, para eksekutif, dan politisi juga ikut-ikutan mengadakan silaturahim massal tersebut.
Tetapi menurut saya, makna silaturahimnya jauh lebih kecil dibanding dengan silaturahmi tatap muka langsung satu-persatu. Silaturahmi massal hanya sekadar menjadi komunikasi yang impersonal.
Komunikasi cuma bicara tentang interaksi dan korelasi. Jadi sangat kering dan tidak bisa menyentuh makna silaturahmi yang sesungguhnya. Meski dikatakan efisien, tapi tidak efektif.
Sedang silaturahmi bicara dengan sentuhan Tuhan, lantaran bagian dari ibadah. Pengakuan kesalahannya diucapkan secara tatap muka langsung dengan bahasa yang sangat personal dan dalam kesaksian Tuhan. Keduanya akan tersentuh dan saling membuka hati masing-masing. Lembaran baru benar-benar menghampar di muka mereka berdua.
Dewasa ini muncul usaha membisniskan silaturahmi. Di beberapa daerah perkotaan hingga pedesaan tampak kegiatan yang berlabel silaturahmi tapi sesungguhnya hanya untuk mengeruk keuntungan.
Ambil contoh seperti pagelaran musik menyambut lebaran atau sebangsanya. Mereka mengumpulkan anak-anak muda pada hari pertama lebaran atau hari-hari berikutnya dengan memungut karcis masuk. Tidak jarang acaranya malahan berakhir dengan kericuhan. Kegiatan semacam ini jelas bertentangan dengan makna silaturahmi itu sendiri.
Hal lain yang sesungguhnya bisa mengganggu nilai silaturahmi adalah silaturahmi untuk kepentingan politik. Menjelang pilkades, pilkada, atau pemilu, silaturahim dibelokkan menjadi ajang kampanye. Dalam silaturahmi tersebut (meski labelnya pengajian sekalipun) berisi kebohongan-kebohongan dan menjelek-jelekkan orang atau kelompok lain. Nauzubillahi mindalik!
Jadi menurut saya, biarkan tradisi silaturahmi full open house ala pedesaan seperti di Kabupaten Batang itu tetap lestari dan berjalan sebagaimana adanya.

(Penulis adalah pemerhati masalah-masalah sosial, budaya, dan politik)

Read more...

Ukhuwah

Ukhuwah Masih Sebatas Diwacanakan
Dr. Mahmudi Asyari


Seiring peringatan tahun baru Islam (Hijrah) yang ke 1431 pada waktu lalu, wacana persatuan umat Islam kembali didengungkan meskipun masalah itu sebenarnya sudah sering menjadi pembicaraan kecil-kecilan di sejumlah kalangan. Namun, seiring pergantian tahun baru yang digagas Umar bin Khattab tersebut, perbincangan masalah itu seperti menemukan momentumnya lantaran pergantian tahun sebagaimana tahun Masehi juga dianggap sebagai sebuah refreshment bagi siapa saja dalam rangka menatap hidup lebih baik pada tahun berikutnya.
Akan tetapi, sebagaimana sudah sering diwacanakan persatuan umat hanya sebatas nyanyian yang marak didengungkan ketika ada peristiwa yang mencabik-cabik pengikut risalah Islam tersebut termasuk ketika pergantian tahun baru Hijrah sedang mengalami pergantian. Lihatlah dua kasus beberapa waktu lalu seperti terorisme dan Pemilu di mana secara nyata telah memberikan gambaran bagi umat Islam betapa persatuan hanya sampai tataran nyanyian, karena ternyata kepentingan kelompok termasuk yang sering menyanyikan persatuan umat jauh lebih tinggi nilainya dari tujuan yang sering didengungkan itu.
Dalam kasus terorisme misalnya, ketika ada salah satu mazhab yang secara tidak sengaja diasosiasikan dengan terorisme kelompok lain bukan menunjukkan keprihatinannya malah sibuk cuci tangan bahwa kelompoknya tidak terkait dengan masalah itu. Sikap tersebut jelas bertolak belakang dengan sikap yang Nabi senantiasa tekankan bahwa seorang muslim haruslah seperti badan. Jika salah satu anggotanya merasa sakit semestinya merasa sakit semuanya. Jika sudah demikian, di mana letak saling menguatkannya? Justru saling menghancurkan yang mengemuka.
Tidak jauh berbeda dengan masalah terorisme, persoalan politik ternyata bisa menyibak dengan telanjang betapa persatuan umat sesungguhnya bisa dikatakan tidak ada. Betapa tidak, persoalan spele saja seperti persoalan khilafiyah begitu ampuh menjadi isu keagamaan yang pada ujungnya adalah intoleransi antarsesama umat Islam. Padahal, orang-orang yang sudah jadi dengan pertolongan isu keagamaan itu lupa bahwa akan hal itu meskipun ketika masa-masa berupaya untuk memperolehnya rajin bersorban, berzikir, dan beribadah agar memberikan kesan orang saleh. Meskipun di balik penampilan kesalehan itu karena berafiliasi kepada kelompok tertentu ikut memberikan pemahaman bahwa saya bukan kamu dan kamu adalah berbeda dari saya. Ini menunjukkan, khilafiyah yang secara historis sudah ada sejak Nabi apalagi pada masa sahabat sesuah beliau wafat ditanggapi dengan menyalahkan orang lain yang berbeda dengannya. Hal itu diakibatkan lantaran menilai versi yang dipilihnya dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal dalam doktrin sudah disepakati oleh ulama bahwa suatu yang hanya pernak pernik adalah hanyalah satu dari sekian pilihan yang ada. Dan, siapa saja boleh memilih sesuai ketenangan hatinya selama pilihan itu memang tidak ada dalil yang terang tentang kesalahannya.
Berkaitan dengan masalah khilafiyah yang sangat rentan menjadi faktor perseteruan intraumat Islam tersebut orang-orang yang bergerak di bidang dakwah terutama yang menggantungkan hidupnya dalam bidang itu harus mengembangkan wawasan keislamannya. Dan, wawasan keislaman itu tidak akan terbangun hanya karena memperbanyak literature keislaman, namun juga harus memperkaya dengan varian wacana keislaman itu sendiri. Dengan kata lain, wawasan keislam yang akan membuka ruang toleransi kepada sesame khususnya tidak akan terbangun jika yang dikaji hanya yang beraliran Syafi`i atau Hambali meskipun dalam jumlah banyak. Semestinya, baca juga literatur-literatur aliran lain, karena dengan memperkaya varian itu wawasan keterbukaan akan terbangun di mana kemudian diharapkan akan membangun sikap yang terbuka dan memberikan pilihan-pilihan yang sesuai bagi jemaahnya. Jauh lebih penting dari sekedar keterbukaan wawasan itu adalah kebesaran hati untuk menerima kenyataan bahwa Islam tidak monolitik. Dan, oleh karena itu sikap yang harus diambil adalah menjelaskan persoalan perbedaan itu dan kemudian menyerahkan kepada jemaahnya untuk memilih mana yang disukainya. Oleh sebab itu, sangat tidak tepat jika sampai saat ini masalah ditemui penceramah kelompok pengajian yang mempersoalkan qunut, tasayyud (mengucapkan sayyidina), menggerakan telunjuk pada tahyat, dan lain karena semua itu masalah khilafiyah yang tidak merusak esensi dasar Islam.
Berkaitan dengan masalah khilafiyah tersebut, hendaklah nilai-nilai asasilah yang harus dikedepankan agar tidak justru menjadi penghalang bagi upaya menjadikan Islam sebagai rumah besar. Dalam menghadapi masalah, tersebut sikap liberal perlu dikedepankan agar kesepahaman tentang kesamaan keislaman antarsesama muslim bisa dicapai. Sebab, bagaimana pun persoalan khilafiyah yang menurut Nabi rahmah dan itu kemudian banyak dipraktikkan oleh sahabat sifatnya relatif (zhanni). Sehingga klaim rajih atau lebih benar oleh suatu kelompok tidak lepas dari kerangka relativitas itu. Oleh sebab itu, sudah semestinya sikap saling menghargai atas afiliasi pemahaman ditumbuhkembangkan mengingat meskipun ada satu pendapat yang dianggap rajih tidak dengan sendirinya menafikan pendapat lain yang berbeda. Dan, pemilihan suatu pendapat sebagai yang rajih tidak terlpas dari sifat relatif di samping rasa sreg baik pribadi maupun kelompok dalam banyak hal justru lebih mengemuka dibandingkan persoalan dalil yang melatarbelakangi. Apabila sikap liberal tersebut menjadi pilihan dalam menyikapi perbedaan, ungkapan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin akan menemukan wujudnya. Dan, ungkapan itu akan lebih menemukan bentuknya jika nilai mulia itu teraplikasikan di antara sesama pengikut Nabi Muhammad dengan mengenyampingkan khilafiyah seputar penafsiran doktrin dasar Islam.
Mencermati rentannya masalah khilafiyah bagi persatuan umat, barangkali ada baiknya kita merenungkan pernyataan Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sebuah kesempatan. Menurutnya, Islam seperti hutan hutan lebat yang jika dilihat dari jauh (angkasa) terlihat padu dan menyenangkan. Namun, jika hutan itu dimasuki akan ditemui pohon yang beraneka ragama termasuk yang bengkok dan sudah mongering. Akan tetapi, semuanya itu ada penopang bagi keindahan hutang jika dipandang dari jauh. Artinya, Islam sebagai konsekuensi dari apresiasi agama itu terhadap akal, varian pemahaman (khilafiyah) tidak bisa dielakkan karena hal itu sudah sunnahnya. Justru jika ada upaya menghilangkan varian itu dengan dalih untuk menyatukan umat justru melanggar sunnah dan ajaran ramhat agama itu sendiri. Apabila persatuan dalam makna terakhir, persatuan umat hanyala sebuah utopia yang akan pernah tercapai kecuali dengan pemaksaan yang represif.


Read more...

Bangsa yang Sehat

Bangsa yang Sehat
Oleh Badjoeri Widagdo

SAYA harus membatasi diri untuk tetap konsisten dalam penulisan pembelajaran karakter (learning character). Tetapi suka atau tidak, memang hal demikian tidak terbebaskan dari fenomena kehidupan sosial politik yang hingar bingar belakangan ini. Tulisan ini hanyalah opini pembelajaran, agar seseorang itu terlebih jika ia memegang posisi sebagai pengendali, pemimpin, tokoh masyarakat, pejabat, penyelenggara negara, harus bersedia untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkarakter baik, agar mampu membawa masyarakat membangun bangsa yang sehat.
Mengapa hal ini perlu ditekankan? Karena masing-masing elit saat ini saling memegang kartu truf kejelekan pemimpin lainnya untuk saling menjatuhkan, dan ini merupakan sebagian kecil contoh kehidupan bangsa yang tidak sehat. Sama halnya dengan membangun karakter, bangsa yang sehat, harus dimulai dari diri sendiri, oleh setiap anak bangsa dengan kehidupan yang sehat.
***
Apa itu kehidupan yang sehat? Kehidupan yang sehat itu, langsung atau tidak langsung, terkait erat dengan pembangunan karakter bangsa. Mengapa? Seperti diketahui bahwa globalisasi dan liberalisasi ekonomi (dll) pengaruh buruknya juga ikut mendorong kehidupan yang tidak sehat terhadap masyarakat.
Kehidupan yang sehat (mental, fisik, sosial) dari orang perorang atau suatu bangsa itu, tampilannya dapat di cross check melalui beberapa indikator penting yaitu kebiasaan-kebiasaan untuk: Pertama, kemauan dan kemampuan hidup tertib, cermat, teliti (discipline).
Kedua, memiliki komitmen untuk menjaga, memelihara, mengembangkan keadaan menjadi lebih baik (sense of commitment belonging). Ketiga, memiliki motivasi atau kemauan untuk hidup, berprestasi dan sukses (motivation). Keempat, memiliki jiwa ulet, gigih, pantang menyerah, tahan uji (fighting spirit).
Kelima, mampu menguasai bidangnya dan bertanggung jawab (profesionalism). Keenam, memiliki sifat-sifat, prinsip-prinsip dan teknis kepemimpinan yang baik dan kuat (leadership).
Jika ke 6 hal tersebut kadarnya rendah dipunyai oleh bangsa ini, maka sebenarnya bangsa kita hidup dalam standar yang tidak sehat. Tetapi jika 6 (enam) kaidah-kaidah itu di jalani, diyakini bangsa ini bisa berubah kearah kehidupan yang sehat dan sejahtera.
Keenam hal tersebut adalah tata nilai yang mewujud dalam system daya juang (striving system) yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku, seseorang atau suatu bangsa. Dalam bahasa lain, daya juang itu berarti power yang artinya adalah kemampuan menggerakan, yang hal itu juga diartikan sebagai karakter yang baik dan kuat.
Jadi kalau bangsa ini mau sehat, maka ke-6 (enam) hal di atas harus dimiliki oleh para penyelenggara negara dari Presiden sampai Ketua RT dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh keluarga, sebagai bagian terkecil dari cermin hidup berbangsa. Disitulah esensi dari membangun perubahan.
Adalah tidak benar jika ada yang berteriak mari kita bangun perubahan, seperti yang sering disuarakan oleh banyak pihak. Allah berjanji tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri kearah kebaikan. Yang dirubah itu adalah kebiasaan buruknya, karakternya, sikap prilakunya. Membangun karakter, membangun kehidupan yang sehat, itulah perubahan. Percuma saja ketika banyak organisasi baru didirikan dengan mengusung jargon perubahan, padahal rakyat tetap banyak yang hidup dalam kemiskinan dan kebodohan. Yang harus diusung adalah membangun kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan dari kehidupan yang krisis, berubah menjadi kehidupan yang sehat.
Karena itu, istilah yang tepat adalah membangun karakter bangsa untuk mewujudkan perubahan. Tanpa dorongan karakter yang baik dari para pelaku perubahan, maka perubahan itu hanya akan membuahkan kehidupan yang buruk, seburuk maraknya mafia kejahatan.
***
Bagaimana pengaruh kehidupan yang sehat terhadap kebahagiaan? Hakikatnya kehidupan sehat itu akan menuai kebahagiaan. Dari pengalaman penulis, mulai dari yang paling mudah dapat dicontohkan adalah sebagai berikut: orang yang berbahagia tampak lebih sehat, begitu pula sebaliknya. Orang yang sehat dapat menahan stres atau frustrasi dan hidup tertib.
Orang yang sehat lebih tahan kritik dan lebih dekat kepada Tuhan, lebih antusias, energik, excited dengan pekerjaannya dan cenderung menunjukan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Fakta menunjukan orang yang sehat akan lebih gaul, lebih suka membantu orang susah, lebih dermawan, lebih empatik dan tidak kasar.
Mengingat hal tersebut, Abu Bakar Ashshiddiq memberikan gambaran bahwa untuk membangun kehidupan yang sehat, seseorang harus mampu mengenyahkan kegelapan dan keburukan perilaku serta kebiasaan melepaskan diri dari tanggung jawab. Hal senada diungkapkan pula oleh genius Imam Al Ghazali.
Mereka menyatakan bahwa semata mata cinta kepada dunia adalah merupakan kegelapan dan merujuk kepada hidup tidak sehat. Cara mengatasinya adalah membangun ketakwaan. Jika perbuatan dosa adalah kegelapan, maka obor penerangnya adalah bertaubat. Dikatakannya pula bahwa nyata-nyata kubur itu adalah kegelapan dan cara menyiapkannya agar terang adalah selalu bertakbir, bertahmid dan berdzikir dengan menyebut La ilaa ha illalah, Muhammadur Rasulullah.
Jika alam akherat itu dikatakannya sarat dengan kegelapan, maka cara mempersiapkannya adalah perbuatan amal shalih agar kelak alam akheratnya terang benderang.
Kehidupan sehat identiknya dengan kehidupan yang mubarok. Artinya memberikan kebaikan kepada orang lain. Jika filosofi mubarok itu diterapkan kepada suatu bangsa, berarti memberikan kebaikan kepada bangsa Indonesia. Contohnya, tentang kasus Bank Century. Seharusnya dibentuknya Pansus Angket Bank Century adalah untuk membuat bangsa ini menjadi lebih sehat.
Pertanyaannya, apakah terobosan besar untuk membongkar kasus tersebut selama ini menimbulkan efek sehat atau sebaliknya? Kita semua dapat menyimaknya dan kenyataan banyak timbul membuat tanggapan yang bermacam-macam, baik di dalam Pansus maupun oleh parpol-parpol terkait.
Jika saja masalah itu tidak dapat terselesaikan secara tuntas, jujur, benar dan adil, itu sama saja dengan meninggalkan sisa (residu) penyakit baru dalam berbangsa bernegara. Jika pengungkapan kasus itu tidak mampu membuahkan keadaan yang mubarok, itu pertanda bahwa bangsa ini hidup dalam kegelapan dan kesakitan berkepanjangan.
Tegasnya adalah meskipun para penerimaan aliran Bank Century itu hidup berkelimpahan, namun sesungguhnya mereka hidup dalam kegelapan. Jika skandal Century mengalami kebuntuan, hal itu berarti kemunduran bangsa, yang berefek terjadinya pembodohan bangsa yang berulang terus menerus.
***
Hidup memang berpolitik, tetapi berpolitiklah yang jujur, elegan, bertanggung jawabbaik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, organisasi, parpol, atau apapun namanya dan kepada negara bangsa. Politik memang berhadapan dengan resiko, tetapi adalah tidak etis mengambil resiko untuk mengorbankan rakyat. Taruhannya menjadi amat mahal. Artinya janganlah mengorbankan keadilan dan hukum atau mengorbankankan rakyat untuk kesenangan sesaat.
Bangsa yang sehat selalu mencitrakan bahwa pedang keadilan dan kebenaran itu tajamnya sama, baik ke atas maupun ke bawah. Jangan dibolak balik, tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu sama saja dengan menumbuhkan kehidupan bangsa yang tidak sehat. Semoga generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang sehat, sejahtera dan berkeadilan. Wallahualam bisowab.
(Penulis adalah Pengurus Yayasan Jatidiri Bangsa; Pemerhati masalah hukum dan politik)

Read more...

Tiranisme di Alam Demokrasi

Mewaspadai Tiranisme di Alam Demokrasi
Oleh Fajar Kurnianto

SEJAUH ini, demokrasi dipercaya sebagai sistem yang kompatibel untuk konteks Indonesia, meskipun pengalaman bangsa menunjukkan bahwa dua sistem demokrasi, yakni demokrasi terpimpin era Orde Lama dan demokrasi liberal era Orde Baru, terbukti tidak begitu sukses menyejahterakan rakyat secara nyata.

Era reformasi yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun pun masih belum begitu kuat, sehingga mudah didomplengi aktor-aktor gelap yang berpotensi merusak demokrasi dan melahirkan tiranisme model baru tanpa disadari.

Modal kebebasan
Kebebasan merupakan modal demokrasi yang paling fundamental. Akan tetapi, kebebasan yang diikuti dengan tanggung jawab, demikian ungkap Cak Nur. Kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kebebasan mutlak sebebas-bebasnya tanpa batas. Kebebasan bertanggung jawab merupakan bentuk kebebasan yang menghormati keberadaan dan hak-hak orang lain. Di sinilah, keberadaan perangkat hukum dan aparatnya menjadi niscaya agar kebebasan itu ada tanggung jawabnya.

Era reformasi menjanjikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih cerah, karena modal kebebasan telah diberikan jaminan yang sesungguhnya, baik itu kebebasan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, maupun beragama. Sejak runtuhnya era Orde Baru, kebebasan berekspresi dibuka luas.

Sayangnya, mungkin karena terlalu lama kebebasan itu terpasung, ibarat kran air, semburannya begitu kuat, sehingga tanggung jawab yang seharusnya beriringan dengan kebebasan itu kerap kali terabaikan.

Akibatnya, transisi demokrasi yang semestinya menjadi ajang konsolidasi dan solidasi semua pihak berubah menjadi ajang ekspresi yang menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompoknya untuk berebut kekuasaan.

Kebebasan, saat ini, tampaknya masih belum menghasilkan kemajuan bersama lebih nyata dan produktif. Yang muncul justru sentimen-sentimen komunalitas kelompok yang masing-masing mengklaim kebenaran pada diri sendiri, tidak pada orang lain. Kebebasan begitu mudah diucapkan, tetapi dalam faktanya berbagai hambatan masih kerap kali muncul. Itu satu sisi, pada sisi lain, ketika kebebasan menemukan momentumnya yang luas, perangkat hukum dan aparatnya tampak belum begitu siap, kalau tidak malah lemah dan pilih-pilih. Padahal, kebebasan diharapkan menjadi pintu yang membuka cara pandang yang lebih segar, prospektif, dan progresif demi kemajuan semuanya. Atas nama kebebasan, orang kerap kali melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif dan sia-sia serta melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah susah payah dibangun oleh para pendahulu. Tengok misalnya, ketika awal-awal pembentukan negara kesatuan, berbagai sentimen muncul, mulai dari sentimen kesukuan, kedaerahan, hingga agama.

Akan tetapi, semua itu dapat diatasi dengan kesadaran bersama untuk menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok meskipun itu mayoritas demi kepentingan bersama yang lebih mendasar daripada sekadar memperdebatkan sesuatu yang sesungguhnya tidak terlalu elementer diperdebatkan di ruang bernama Indonesia yang majemuk dan multietnis.

Kebebasan, saat ini, amat disayangkan justru melahirkan dan membuka kembali memori kelam ketika pertarungan di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menunjukkan berbagai sentimennya.

Arus kuat untuk mundur ke belakang tampaknya secara perlahan, namun pasti, tengah menerjang. Jika tidak diwaspadai bersama, kemajuan yang diharapkan tampaknya masih jauh dari jangkauan. Kita akan terus-menerus berjalan di tempat, kalau tidak mundur ke belakang.

Tirani menggeliat?


Mundur kembali ke belakang berarti bencana besar bangsa. Ketika bangsa-bangsa lain telah jauh ke depan karena sudah tidak terlalu memperdebatkan persoalan-persoalan parsial dan lebih berpikir bagaimana menghadapi berbagai tantangan di depan untuk menjadi pemain bukan yang dimainkan, kita tampaknya masih sibuk berkubang pada persoalan-persoalan yang sama terjadi di masa lalu yang seharusnya sudah harus diakhiri. Energi bangsa pun hampir sebagian besar terseret untuk itu.

Kebebasan dalam konteks bangsa kita yang tampaknya belum begitu siap ini secara perlahan menumbuhkan benih-benih persoalan baru yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu dekat, karena akar-akarnya telah begitu kuat mengunjam. Demokrasi kembali terancam oleh musuh abadinya: tirani.

Tirani yang bangkit dari kubur-kubur masa lalu dengan memanfaatkan momentum-momentum kebebasan karena merasa dirinya lebih banyak dalam kuantitas (mayoritas), sehingga begitu percaya diri untuk mengontrol apa pun dan siapa pun. Tirani model baru telah muncul?

Ruang kebebasan yang diberikan alam demokrasi yang seharusnya menjadi ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas seluruh warga negara, terancam oleh tirani baru yang tidak kalah berbahayanya bagi masa depan bangsa. Karena, demokrasi, seperti dikatakan oleh Fareed Zakaria dalam bukunya The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Homa and Abroad, kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan tirani mayoritas dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warga negara, serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Tirani, apa pun bentuknya, adalah musuh demokrasi, karena sifatnya yang intoleran dan anti kebebasan. Tirani lebih mengedepankan kuasa dan kekuatan daripada dialog dan akal pikiran yang jernih serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam tirani, kebenaran dipaksakan hanya ada padanya, tidak pada orang lain. Lebih dari itu, ia memaksakan kebenarannya untuk menakar kebenaran orang lain. Dalam tirani, hanya ada satu kebenaran yang absah.

Apakah bangsa ini akan jatuh ke tangan tirani-tirani yang menuhankan kebenaran tunggal versinya dan memaksakannya kepada orang lain? Jawabannya tergantung kesediaan kita untuk mempertahankan demokrasi yang menjadi komitmen para founding fathers kita.
(Penulis adalah Peneliti Institut Studi Agama Sosial dan Politik (ISASPOL) Jakarta)

Read more...

Bank Syariah 2010

Menyongsong Kinerja C
Oleh Faizi

BANK Indonesia memproyeksikan pertumbuhan aset perbankan syariah 2010 paling pesimis bisa tumbuh 26 persen dan paling optimis bisa tumbuh 81 persen. Jika skenario optimis tercapai, nilai aset perbankan syariah di 2010 akan mencapai Rp 124 triliun.

Tahun lalu aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp 61,4 triliun yang meningkat cukup signifikan dibanding Rp 49,55 triliun pada tahun 2008 (Tempo/No.3850/1-7 Februari 2009).
Sependapat atau tidak, salah satu faktor pendukung meningkatnya volume usaha dan kinerja bank syariah pada tahun 2010 menurut Rizqullah, Kepala Divisi Syariah Bank BNI adalah peraturan perpajakan yang lebih kondusif.

Dengan ditetapkannya UU No 42 tahun 2009 tentang PPN, maka pajak ganda yang selama ini dikenakan kepada bank syariah pada kredit murabahah bisa dihapus.
Faktor lain meliputi pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi di tingkat global, pendirian bank-bank syariah baru, serta semakin gencarnya program edukasi dan diseminasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia, perbankan syariah maupun pihak-pihak terkain lainnya (Republika/15/01/2010).

Strategi jitu

Beberapa indikator positif di atas tidaklah cukup, masih dibutuhkan beberapa strategi jitu lainnya untuk mendorong perbankan syariah tetap tumbuh ekspansif di tengah perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Pertama, optimalisasi office channeling. Beberapa tahun yang lalu, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No.8/3/PBI/2006. Adapun materi paling mendasar pada peraturan tersebut adalah penerapan office channeling bagi bank-bank syariah.

Kebijakan ini merupakan inovasi dan terobosan baru bagi proses pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan office channeling tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa perbankan syariah.

Dengan sistem baru ini, perbankan syariah tidak perlu lagi membuka cabang unit usaha syariah (UUS) di banyak tempat, sehingga biaya ekspansi jauh lebih efesien dan efektif.

Dengan demikian, penyaluran melalui kantor cabang office channeling harus juga dioptimalkan mengingat banyaknya kantor cabang bank umum konvensional (BUK) yang berarti peluang besar untuk melalukan ekspansi office channeling terbuka lebar. Banyaknya, office channeling berarti banyaknya kepanjangan dari perbankan syariah. Dalam artian, semakin banyak peluang yang dapat dioptimalkan oleh perbankan syariah.

Kedua, sumber daya manusia (SDM). Harus diakui bahwa kondisi internal perbankan syariah yang belum sepenuhnya teratasi adalah kondisi SDM yang relatif rendah, baik yang berhubungan dengan mekanisme operasional perbankan syariah yang tentu saja memiliki sistem berbeda dengan bank konvensional, atau pun yang berkaitan dengan kaedah syariah yang menjadi landasan pijak dari produk atau jasa yang ditawarkan perbankan syariah.

Berdasarkan data sampai akhir 2008, dari keseluruhan perbankan syariah, SDM yang memiliki latar belakang perbankan syariah hanya 5 persen. Jumlah yang cukup kecil untuk mengdongrak kemajuan industri perbankan syariah.

Sisanya sebanyak 70 persen adalah orang-orang yang awalnya berkecimpung pada perbankan konvensional, dan 5 persen berasal dari sumber lain. Ditambah dengan 20 persen adalah fresh graduate dari perguruan tinggi.

Sedangkan dari tingkat pendidikan, bank syariah memiliki SDM dengan gelar S2 hanya 2 persen, 59 persen dengan menyandang gelar S1, 21 persen merupakan lulusan dari D3, dan 18 persen berpendidikan SMU. Kuantitas SDM yang paham tentang bank syariah belum sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.

Ketiga, teknologi informasi. Bahwa fasilitas teknologi yang dimiliki oleh setiap perbankan syariah masih sangat terbatas, sehingga fasilitas serta pelayanan yang diberikan kepada nasabah terasa tertinggal jauh dari perbankan konvensional.

Tidak sedikit para nasabah yang menganggap bahwa akses perbankan syariah belum memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta belum memenuhi standar operasi perbankan nasional secara umum.

Semisal ATM sebagai fasilitas dan pelayanan bank yang berbasis teknologi belum dimiliki oleh perbankan syariah, kalau pun ada itu pun sifatnya hanya penumpang atau kerja sama dalam penggunaan fasilitas ATM tersebut.

Produk-produk kreatif dan inovatif berbasis teknologi informasi menjadi senjata ampuh tersendiri untuk menarik minat nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan perbankan syariah.

Sehingga fasilitas yang mengedepankan kecanggihan teknologi informasi lambat laun akan menghilangkan image bank ndeso, meminjam istilahnya Tukul Arwana.

Keempat, kartu tanda mahasiswa (KTM) syariah. Dalam wilayah kemahasiswaan, perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dengan mahasiswa dalam hal transaksi keuangan. Hampir dapat dipastikan bahwa seluruh mahasiswa di Indonesia melakukan transaksi dengan pihak perbankan. Mulai dari pembayaran uang kuliah sampai pada kebutuhan hidup sehari-hari mahasiswa.

Jumlah mahasiswa yang hampir mendekati angka 4 juta dari lebih 2500 perguruan tinggi yang mayoritas muslim merupakan peluang yang sangat besar dalam mencapai target optimistik sebesar 81 persen.

Jika diasumsikan KTM syariah mampu menyentuh 70 persen dari jumlah mahasiswa Indonesia dan rata-rata saldo rekening per mahasiswa satu juta rupiah, maka potensi peningkatan dana pihak ketiga adalah sebesar Rp 28 triliun. Hal ini akan membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

(Penulis adalah Direktur Eksekutif Cahaya Institute Yogyakarta).

Read more...

SENAYAN PANGGUNG TK

Pentas Anak TK di Pangung Senayan

DUA
hari terakhir kemarin Senayan menjadi pusat perhatian. Rapat Paripurna Pansus Century menyedot perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Tayangan langsung televisi menjadi tontonan populer dan dinantikan pemirsa.

Paling tidak ada dua hal yang membuat publik sangat antusias. Pertama, isu pansus itu sendiri. Kasus Bank Century itu telah menyeret tokoh penting di negeri ini. Yakni, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya dianggap bertanggaung jawab dalam bailout Rp 6,7 triliun yang memunculkan pro dan kontra itu.

Hal kedua yang membuat acara tersebut menjadi tontonan nomor wahid adalah gaya para politisi. Paripurna benar-benar menjadi suguhan yang nikmat. Hujan interupsi dan bersilat lidah menjadi daya tarik yang luar biasa. Hari pertama, kita disuguhi kericuhan yang berawal dari langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang menutup rapat secara sepihak. Kisruh dan gaduh. Para wakil rakyat saling dorong dan saling hujat dengan kepala panas. Bahkan, karena tak bisa menahan emosi, ada anggota DPR yang naik ke panggung dan nyaris memukul Marzuki Alie.

Seperti pentas drama, pada hari kedua, suasana panggung berubah. Kanal interupsi terbuka secara luas yang membuat para anggota DPR berlomba-lomba interupsi. Nurul Arifin, artis yang memperkuat Partai Golkar, saat mendapat kesempatan berbicara justru mengkritik rekan-rekannya yang hanya berlomba pidato dan menghabiskan waktu. Parade adu argumentasi. Namun, Nurul Arifin juga terperangkap dalam lomba pidato tersebut. Kejadian hari kedua tak kalah menarik dengan hari pertama. Banyak penonton televisi tak beranjak dari tempat duduk karena tak ingin melewatkan momentum tragis atau lucu yang bisa terjadi setiap saat, termasuk isi pidato atau interupsi yang tak bermutu.

Sebagai tontonan, apa yang terjadi di DPR itu memang menghibur. Bahkan, mereka lebih lucu dan lebih menarik daridapa dunia entertainment. Cuma, bila kita berbicara tentang perspektif DPR adalah lembaga politik yang berbicara tentang kebijakan dan arah bangsa, tentu kita mengelus dada. Bukankah di DPR adalah orang-orang terhormat dan terpandang yang merupakan ''jelmaan rakyat'' sekaligus merupakan tempat rakyat menggantungkan harapan dan asa. Namun, mengapa mereka bersikap tidak mengedepankan rasionalitas.

DPR adalah lembaga tinggi yang menjadi panutan. Seharusnya, mereka menyuguhkan cara-cara berdemokrasi. Seharusnya menjadi teladan, bagaimana cara berdebat secara sehat dan saling menghargai. Namun, yang kita saksikan adalah cara-cara berdiskusi yang tak menghargai pandangan orang lain dan memasung orang lain.

Sebagai rakyat, kita khawatirkan kewibawaan DPR semakin tergerus. Selama ini citra DPR dan politisi sudah berada pada tingkat yang paling rendah. Bila titik kepercayaan publik terhadap lembaga rakyat semakin terjun bebas, tentu keinginan kita membangun demokrasi yang sehat akan semakin jauh.

Dalam situasi seperti ini, kita ingat celetukan mantan Presiden (almarhum) KH Abdurrahman Wahid yang menyebut DPR seperti anak TK (taman kanak-kanak). Banyak yang memprotes dan mengkritik ucapan Gus Dur itu. Tapi, kini apa yang dikatakan Gus Dur menjadi realitas. Kita telah menyaksikan pentas anak TK selama dua hari berturut-turut.

Read more...

DPR KITA

Wajah Suram DPR Kita
Oleh: Muhammadun AS

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menampilkan wajah suramnya tatkala menjalankan sidang paripurna Pansus Century kemarin (2/3). Seluruh rakyat Indonesia melihat kejadian yang sangat memalukan tersebut. Ketua DPR yang juga pimpinan sidang, Marzuki Ali, memutuskan menghentikan sidang dengan sepihak. Sementara wakil-wakil DPR lain tidak diajak bermusyawarah.

Di sisi lain, peserta sidang paripurna menampilkan wajah suramnya dengan berbicara tanpa aturan. Kemudian terjadilah kericuhan dan aksi saling mendorong. Karena ketidakpuasan dan dorongan kepentingan tiap-tiap elite dikedepankan, terjadilah kericuhan yang sangat memalukan, dan dilihat dengan seksama secara langsung oleh seluruh bangsa Indonesia.

Wajah suram yang ditampilkan DPR kali merupakan erosi demokrasi. Kode etik persidangan tidak lagi dipatuhi. Hanya kepentingan kelompok yang terus didorong untuk disukseskan. Pansus Century yang telah bekerja dua bulan akhirnya hanyalah sekadar menyampaikan laporan berupa kesimpulan dan rekomendasi. Sungguh memalukan karena Pansus Century jelas sekali menyangkut persoalan krusial bagi bangsa ini.

Dari skandal Century inilah terlibat beragam kepentingan yang menyangkut para petinggi republik. Skandal ini jelas harus dibuka dengan sejelas-jelasnya dan elite politik yang terlibat haruslah diproses secara hukum. Selain itu, Pansus Century telah bekerja keras dan menghabiskan miliaran rupiah. Sungguh uang rakyat tidaklah bisa digunakan dengan seenaknya, harus dipertanggungjawabkan dengan amanah. Jangan sampai uang miliaran rupiah hanya dihamburkan untuk membahas dan mengkaji skandal yang tak berguna apa-apa.

Pernyataan Boediono akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa Presiden SBY dan Partai Demokrat (PD) serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan membela posisi Wapresnya. Ini jelas indikasi yang penuh kepentingan. Karena Marzuki Ali sebagai ketua DPR merupakan petinggi PD, dia juga "bertugas" mengamankan posisi Boediono dalam skandal Century sekarang.

Dari sisi gelap anggota legislatif tersebut, tidak salah kalau masyarakat tetap menilai bahwa tindakan sebagian anggota DPR sebagai penyelewengan jabatan yang memalukan. Lebih dari itu, DPR sejatinya telah menjual moralitas politiknya di hadapan konstituen yang memberikan mandat kepadanya. Anggota DPR belum sepenuhnya mengabdikan diri secara total sebagai wakil seluruh rakyat. Mereka masih menyandarkan pada sektarianisme partai politik yang penuh ambisi dan kepentingan.

Tidak salah kemudian kalau masyarakat mencibir kepanjangan DPR dengan Dewan Percaloan Rakyat, Dewan Pemeras Rakyat, dan lainnya. Menjadi anggota dewan hanya untuk menjadi calo yang selalu memanfaatkan kesempatan mendapatkan tender politik sebanyak-banyaknya.

Perilaku tersebut merupakan bukti terciptanya politik seduksi (rayuan) dalam tubuh DPR. Wajah politik seduksi selalu menampilkan diri secara menarik, penuh make-up, lipstik, dan aksesori lain. Namun, di balik itu, mereka menyiapkan jaring-jaring rayuan yang merongrong kehancuran dan kebinasaan.

***

Di dalam jagat rayuan, wacana politik bukan lagi dibangun oleh arsitektur nalar-nalar rasional, tetapi oleh berbagai trik rayuan, dalam rangka menggoda manusia politik. Mekanisme yang bekerja dalam rayuan, sebagaimana yang dikatakan Jean Baudrillard dalam Seduction (1990: 7), tidak lagi relasi psikis, tidak pula represi atau ketaksadaran, tetapi relasi permainan, tantangan, duel, dan strategi penampakan.

Dalam wacana politik seduksi di atas, penampakan DPR sekarang hanya sebatas "permainan" untuk mengeruk kekuasaan sebesar-besarnya. Mereka sudah tidak memedulikan lagi kenyataan pahit di sekelilingnya, karena nalar politik yang mereka gunakan bukan untuk memberdayakan dan memajukan bangsa, namun untuk memberdayakan kepentingan individu dan kelompok.

Dengan nalar yang irasional, mereka juga sering menggunakan dalih agama, sosial, dan budaya untuk memuluskan alur permainan politiknya. Semua hanyalah fatamorgana yang absurd. Ruang politik fatamorgana DPR, menurut kacamata politik Baudrillard dalam The Evil Demon of Images (1993: 139), hanya akan menghadirkan iblis-iblis politik yang mendistorsi dunia dengan membangun ilusi-ilusi tentang kejahatan dengan wajah yang suci, demokratis, dan manusiawi. Wajah kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan demokrasi telah dipalsukan dan ditampilkan dalam wajah-wajah seduksi yang penuh trik dan tipuan.

Di tengah berbagai tudingan miring tersebut, sudah saatnya DPR kembali kepada khitahnya. Dalam logika demokrasi, rakyat adalah raja. Sedangkan birokrasi pemerintah adalah pelayan. DPR sebagai juru bicara raja harus menuruti segala yang diperintahkan sang raja.

Kembali ke khitah, berarti DPR harus menaati segala yang diperintahkan sang raja. Sekarang ini sang raja sedang menderita karena diterpa berbagai bencana, baik bencana alam maupun bencana pemiskinan global. Sebagai juru bicara sekaligus pelayan, DPR seharusnya mengkaji secara mendalam kebutuhan sang raja agar dijalankan oleh pemerintah. Jangan malah berkhianat dan seenaknya sendiri mencuri kekuasaan sang raja.

Selain itu, menurut Syamsuddin Haris, untuk menegakkan akuntabilitas publik DPR, perlu upaya maksimal dari kinerja Badan Kehormatan (BK) DPR. Tugas utama BK adalah menjaga dan menegakkan martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dewan. Tugas BK sekarang, lanjut Haris, adalah menata kembali mekanisme kerja keparlemenan dan format penilaian serta struktur keanggotaan BK.

Kasus penutupan sidang yang sepihak bisa dilaporkan kepada BK, dan BK bisa bekerja secara profesional untuk memberikan teguran dan sanksi atas berbagai pelanggaran anggota DPR. (*)

*). Muhammadun AS, analis sosial, peneliti Cepdes Jakarta

Read more...

Drama Century

Membaca Drama Century
Oleh: Hermanto Rohman

DRAMA Century tidak hanya menghilangkan gaung program seratus hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun lebih jauh lagi akan mengancam stabilitas, bahkan kemungkinkan menghentikan duet pemerintahan SBY-Boediono. Kesimpulan Pansus Century, baik pandangan awal maupun pandangan akhir, masih menimbulkan skor 7 untuk kubu yang menyatakan banyak kesalahan pada kebijakan Century dan poin 2 bagi kubu yang mendukung penyelamatan bank tersebut. Parahnya lagi, kasus Century itu telah memorak-porandakan koalisi yang dibangun SBY dengan partai yang dulu berkomitmen bergabung di pemerintahan.

Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan drama itu? Apakah SBY-Boediono sebagai pemegang kekuasaan bisa keluar dari tekanan (politik) drama Century?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis teringat pada lontaran pertanyaan David Easton dalam mendefinisikan dan menjelaskan secara lengkap tentang apa itu sistem politik. Dalam pandangan sederhana Easton, sistem politik itu terdiri atas input, proses, dan output yang di dalam proses alokasi nilai output berupa kebijakan.

Easton menambahkan bahwa output dari sistem politik itu akan menjadi feedback yang melahirkan dua kemungkinan. Yaitu, dukungan politik yang akan menghasilkan kestabilan dan tuntutan yang bakal menimbulkan tekanan politik. Pertanyaan di atas yang kemudian menjadi kegundahan Easton, mengapa pemerintahan masih bisa bertahan meskipun setiap kebijakannya menghasilkan tekanan politik. Jawaban terhadap pertanyaan itu akhirnya menjadi tesis yang sangat penting dalam menganalisis sistem politik, khususnya politik di Indonesia.

Easton menjelaskan bahwa sistem politik bisa berjalan secara stabil (baca: tidak ada tekanan) jika penguasa mampu mendesain fungsi input (feedback) menjadi dukungan bagi sistem. Easton menyebutkan, ada tiga upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan dukungan bagi sistem. Yaitu, memperkuat/membangun rezim, mengoptimalkan kemampuan sosialisasi dan komunikasi politik, serta melakukan politisasi terhadap isu.

Upaya pertama itu yang selama ini diterapkan Soeharto dengan rezim orde barunya, yang hampir semua lini dioptimalkan untuk selalu mendukung kebijakan pemerintahan meskipun pahit bagi masyarakat. Bagi pemerintahan SBY, itu akan sulit ditempuh, bahkan sangat mustahil dilakukan, karena iklim demokrasi sudah berbeda. Dan, dalam konteks kasus Century kali ini, rasanya sama sekali tidak menemukan celah. Jangankan membangun rezim, koalisi saja dengan modal lebih dari 50 persen di parlemen bisa rontok saat ini.

Bagaimana langkah kedua, yaitu sosialisasi dan komunikasi politik? Langkah itu pernah berhasil dilakukan SBY saat membuat kebijakan menaikkan harga BBM yang lebih dari 100 persen. Teringat dalam memori kita bahwa kebijakan tersebut juga menimbulkan tekanan politik luar biasa bagi pemerintahan SBY saat itu. Namun, dengan kelihaian sosialisasi dan komunikasi politik yang dilakukan pemerintahan SBY saat itu, akhirnya pemerintah bisa keluar dari tekanan, bahkan dukungan pun muncul.

Peran sosialisasi yang dilakukan tidak tanggung-tanggung, bahkan melibatkan para pengamat politik dan ekonomi atau dikenal sebutan intelektual tukang saat itu. Di antaranya, Anggito Abimanyu, Rizal Mallarangen, dan mereka yang berada dalam payung Freedom Institut. Sosialisasi dan komunikasi politik yang lihai juga dengan mengalihkan perhatian kebijakan kenaikan harga BBM yang kemudian digantikan dengan kebijakan dana kompensasi kenaikan harga BBM dan BLT (bantuan langsung tunai).

Dalam kasus Century ini, tampaknya kelompok SBY sulit melakukan sosialisai dan komunikasi politik. Meskipun banyak kelompok intelektual yang mendukung, akumulasi yang kontra lebih banyak. Lebih merepotkan lagi, kasus Bank Century itu sudah menjadi drama publik dan masyarakat relatif sudah mengetahui secara terbuka sehingga publik sudah bisa menilai.

Tampaknya, sulit dan riskan sosialisasi dan komunikasi politik dioptimalkan untuk mengelabui tingkat pengetahuan masyarakat yang telanjur secara terbuka bisa menilai masalah tersebut. Bukti konkretnya, partai koalisi pemerintahan, minus PKB, berpikir ulang tentang investasi politik. Mereka sangat memperhitungkan citra partai bila kemudian menyatakan sikap berbeda dengan penilaian masyarakat.

Strategi ketiga yaitu politisasi isu yang saat ini tampaknya dilakukan kelompok pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Salah satu di antaranya adalah pernyataan SBY untuk memerangi kejahatan penggelapan pajak yang kemudian dibaca sebagai serangan terhadap pimpinan salah satu partai yang berseberangan, yakni Partai Golkar.

Serangan berikutnya, membuka kembali kasus lama yang banyak melibatkan politisi PDIP. Yang terbaru adalah melibatkan ring staff khusus kepresidenan yang menyerang politisi PKS dan menjadikan isu Century sebagai bahan jual beli atau barter kasus. Atau, penerbitan UU yang bakal memidanakan pelaku nikah siri yang menyemarakkan wacana publik saat ini bisa dimaknai bagian dari strategi tersebut.

Memori kita juga pernah mencatat bahwa strategi itu pernah berhasil saat isu kenaikan harga BBM tergantikan dengan isu kisruh PKB saat Gus Dur, serta kontroversi RUU Antipornografi dan Antipornoaksi. Tapi, dalam kasus Century saat ini, runoanya strategi tersebut tidak terlalu jitu mengalihkan perhatian publik. Sebab, preferensi media dalam menyoroti kasus tersebut sangat luar biasa bak telenovela dan infortainment sehingga -sekali lagi- tidak mudah menggeser perhatian publik.

Apa yang disampaikan Easton tersebut, tampaknya, sulit diterapkan pemerintahan SBY-Boediono untuk bertahan, bahkan menghilangkan tekanan. Namun, sekali lagi, babak kisruh Century saat ini di tangan DPR yang jelas merupakan lembaga politik. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan drama Century akan menjadi antiklimaks. Dan, itu juga menjadi bagian dari pemegang skenario drama saat ini, yakni DPR.

Gelagat itu sudah bisa dilihat dari kisruh pada paripurna DPR Selasa lalu yang kemudian menyebabkan butuh waktu sehari lagi untuk mem-pending dalam memutuskan ending drama pansus Century. Sebab, satu malam bisa mengubah skenario kalau ada cerita yang menarik bagi pemegang skenario yang kemudian dinamakan publik sebagai politik dagang sapi. Praktik itu sangat potensial memupus ending cerita tidak sesuai lagi dengan kesimpulan masyarakat saat ini. Semoga itu tidak terjadi. (*)

*). Hermanto Rohman, dosen Sistem Politik Indonesia FISIP Universitas Jember


Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum


Got My Cursor @ 123Cursors.com

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP