Cari uang dan hasilkan profit di internet
BELAJARLAH! SESUNGGUHNYA TIDAKLAH MANUSIA ITU DILAHIRKAN DALAM KEADAN PANDAI
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

SKANDAL CENTURY

>> Minggu, 28 Februari 2010

Skandal Century: Transparansi yang Misterius
Oleh Taufiq Saifuddin

EPISODE baru kasus Bank Century telah menjadi tanggungjawab DPR melalui panitia angketnya. Jika kita melihat kronologisnya, episode panjang kasus ini dimulai sejak tahun 2003, hingga pada tahun 2004 Bank CIC merger bersama Bank Danpac dan Bank Pikko yang kemudian berganti nama menjadi Bank Century.

Sampai kapan kasus ini akan menemukan titik temu? Semua mata kini tertuju pada kasus ini, bahkan program 100 hari Pemerintahan SBY-Budiono dinilai digagalkan oleh kasus century.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengucurkan dana sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century atas rekomendasi pemerintah dan Bank Indonesia. Padahal, dana yang disetujui DPR hanya sebesar Rp1,3 triliun. Misteri itulah yang ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank.

Tidak hanya KPK, DPR pun meminta BPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada 18 Desember 2008 telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.
Panitia angket DPR atas kasus century telah dibentuk, namun kejelasan akan kasus penyelewengan uang negara sebesar Rp6,7 Triliun tak kunjung mampu diselesaikan. Bagai sandiwara, sejumlah tokoh yang dianggap memiliki kaitan dengan kasus tersebut telah diundang DPR untuk dimintai kesaksian.

Tarik ulur kepentingan masih sangat terlihat jelas di tubuh panitia angket century yang berimbas pada pelemahan upaya pengungkapan skandal besar ini.
Masyarakat telah lelah dengan skenario politik yang tidak jelas ujung pangkalnya ini. Proses panjang yang melelahkan dan ongkos sosial yang tidak murah harus kembali ditanggung oleh bangsa ini. Kemelut yang terus bergejolak seolah menjadikan perbincangan kasus ini hanya menjadi sebuah wacana yang kesulitan menemukan eksistensinya.
Akal sehat kembali terusik, sejumlah keganjilan semakin menguatkan adanya upaya politisasi penanganan kasus Bank Century oleh panitia angket.

Sandiwara Politik Pansus Century
Dari sekian banyak saksi yang dipanggil oleh DPR, masih menimbulkan pertanyaan yang sangat mengusik. Dasar pertimbangangan pemanggilan pihak-pihak terkait seolah berpihak pada satu kepentingan tertentu.

Hal ini ditandai dengan tidak dipanggilnya pihak-pihak yang sebenarnya justru bisa menjadi saksi kunci atas pengungkapan kasus Bank Century agar menjadi terang dan jelas.
Patut dipertanyakan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak dipanggil, padahal KPK adalah institusi hukum pertama yang mengendus indikasi korupsi di Bank Century dan meminta audit investigatif kepada BPK.

Kini masyarakat menjadi bingung, akan kemana untuk mengadu sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Panitia angket dalam hal ini harus betul-betul bersifat obyektif, dan menjauhkan diri dari kepentingan politik yang seolah-olah ingin menutupi keganjilan dalam penyelesaian kasus ini.

Kesamaan pandangan panitia angket akan pelanggaran UU terkait bailout century seharusnya menjadi modal untuk terus menggali informasi yang lebih mengkerucut pada proses penyelesaian skandal besar ini.

Jika Pansus tidak mampu menjawab sejumlah keganjilan di atas yang mengusik rasa keadilan dan bertentangan dengan akal sehat masyarakat, mungkin publik secara berbondong-bondong akan melakukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Sehingga pemerintah menjadi penguasa namun tidak memiliki kekuasaan disebabkan nalar publik telah dikriminalisasi oleh para penguasa dan segelintir elit politik melalui sandiwaranya.
Sekarang tugas kita sebagai bagian dari masyarakat adalah terus melakukan pengawalan terhadap penuntasan kasus ini. Semoga geliat sosial yang terjadi di masyarakat menjadikan para pimpinan negeri ini untuk berbuat lebih banyak lagi untuk rakyatnya.

Menanti Reformasi Jilid II
Skandal Century ini telah membuat lebih dari 200 anggota DPR menandatangani usul Hak Angket. DPR menilai, ada fakta tersembunyi di balik pengucuran dana talangan yang tiga kali lipat lebih banyak dari yang disetujui parlemen.

Namun, yang juga harus dikawal lebih jauh oleh masyarakat adalah proses penyelidikan oleh panitia angket DPR, bahwa proses ini akan berlangusng lama.
Hasil penyelidikan pun selanjutnya akan melahirkan rekomendasi atas siapa saja yang terlibat dalam talangan dana tersebut, dan selanjutnya diproses lagi oleh pihak yang berwenang, bisa

KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan.
Jika proses pengusutan skandal Bank Century tidak mampu merekomendasikan apa-apa dan akan berakhir sama dengan kasus BLBI, maka hal ini akan kembali membuka luka lama masyarakat akan kinerja lembaga negara yang sangat lemah.

Momentum ini seharusnya menjadi saat yang tepat untuk bersinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, ketiga institusi ini harus memanfaatkan skandal Bank Century untuk memperbaiki kinerja mereka.

Lemahnya ketegasan Presiden semakin memperkeruh persoalan ini, sikap hati-hati yang selalu ditunjukkan oleh presiden menjadikan proses penyelesaian skandal Bank Century semakin jauh dari titik terang.

Hal ini mengindikasikan banyak pihak yang mencurigai keterlibatan presiden dalam kasus bailout Bank Century. Langkah konkrit presiden sangat dinanti oleh masyarakat untuk sesegera mungkin turun gunung untuk menyelesaikan kasus century, jika tidak maka people power sudah menanti.

Read more...

Politik parpol

Parpol Mainkan Politik Dramaturgi

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan banyak parpol yang sebenarnya tengah memainkan ''politik dramaturgi'' atau sandiwara politik dalam pusaran Century. Di satu sisi, sebagian elite tetap menampilkan kesan kritis karena tidak ingin kehilangan muka di tengah masyarakat.

Elite yang lain dari parpol yang sama terus membangun komunikasi politik dan melakukan negosiasi di belakang layar. ''Jadi, mereka sebenarnya tahu sama tahu dan saling memahami kompleksitas politik di internal partai masing-masing,'' kata Burhan di Jakarta kemarin (27/2).

Secara terbuka, Buhan menyatakan tidak begitu yakin bahwa Amien Rais tidak mengetahui keputusan PAN untuk tidak menyebut nama pejabat yang paling bertanggung jawab dalam pandangan akhir fraksi. Menurut Burhan, Hatta Rajasa pasti sudah memberikan semacam ''brifing'' mengenai arah sikap PAN.

''Meskipun pandangan fraksi sudah jelas pro-Demokrat, Amien Rais tetap diberi ruang seluas-luasnya untuk membangun citra PAN yang sangat kritis. Ini politik dua wajah,'' ujarnya.

Model permainan politik yang penuh sandiwara itu, tegas Burhan, juga dimainkan FPPP. Ada anggota pansus yang keras, ada juga elite partai yang bersikap lunak. ''Mereka sebenarnya tahu sama tahu peran masing-masing,'' ujar peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI) itu.

Konflik yang cukup riil, menurut Burhan, muncul di FPKB. Dia mendengar kelompok Marwan Jafar (ketua FPKB) beserta Lili Wahid sangat kecewa dengan pilihan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang dianggap terlalu pro-SBY.

Partai Golkar, sambung dia, juga rawan dengan friksi internal. Tidak seperti parpol lain, Golkar mempunyai banyak elite yang tidak terlalu dominan antara satu sama lain. Kubu Agung Laksono dan Akbar Tandjung cenderung meminta Golkar tidak terlalu konfrontatif. Sebaliknya, kubu Aburizal Bakrie atau Ical justru sangat konfrontatif.

''Kabarnya, saat pandangan akhir fraksi, Golkar menyiapkan lebih dari dua draf. Mana yang dikeluarkan tergantung perkembangan terakhir di luar,'' kata Burhan.

Menurut Burhan, ending friksi-friksi itu tergantung pada hasil sidang paripurna. Kalau sidang paripurna dimenangkan kubu Demokrat, faksi-faksi yang sebelumnya tidak satu pendapat dengan jalur mainstream akan mengikuti ijtihad itu.

Read more...

Pansus Century

Perpecahan Parpol dalam Pusaran Pansus Century
Antara Koalisi dan Konstituen

Pansus Century bagaikan tsunami. Bukan hanya koalisi pemerintah yang pencah. Internal partai pun retak dalam menyikapi panggung politik yang paling menggegerkan saat ini itu.

---

Taufik Kiemas, suami Mega yang kini duduk sebagai ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, sering mengambil jalan lain berbeda dengan rekan-rekan yang duduk di pansus Century. Saat Maruarar Sirait dan Gayus Lumbuun sangat bersemangat menyebut nama langsung Boediono dan Sri Mulyani sebagai penanggung jawab bailout Rp 6,7 triliun, Kiemas justru berusaha menghalangi.

Sehari sebelum pandangan akhir fraksi itu, Kiemas berusaha mengingatkan rekan-rekannya bahwa tida ada urgensi menyebut nama. Tapi, apa lacur, Maruarar Sirait yang membacakan pandangan fraksi tetap menunjuk hidung Boediono dan Sri Mulyani.

Bila dirunut ke belakang, sikap Kiemas itu tak lepas dari upayanya agar PDIP membangun koalisi dengan SBY. Itu dilakukan sejak pilpres lalu, menjelang pembentukan kabinet. Keinginan Kiemas itu tampak hingga kini belum padam.

Saat PDIP aktif mendorong pengajuan hak angket Century, Kiemas ternyata tidak ikut membubuhkan tanda tangan. Padahal, Megawati secara langsung telah menginstruksi FPDIP agar mendukung total. Belakangan Kiemas kembali melontarkan wacana koalisi PDIP-Demokrat. Saat pemeriksaan pansus hampir klimaks, berkembang isu bahwa PDIP kembali ditawari enam kursi menteri.

Anggota pansus dari FPDIP Maruarar Sirait mengatakan, arahan agar kasus Century dibongkar bukan saja keputusan DPP partai, tapi juga salah satu rekomendasi rakernas PDIP. ''Ini bersifat mengikat,'' kata Maruarar.

Dengan nada agak jengkel, dia juga menegaskan bahwa kalau ingin membaca arah PDIP, rujukannya harus tetap kepada Megawati. Menurut dia, konsistensi Megawati tak pernah tergadaikan. Dia mencontohkan, menjelang pilpres, ada opsi bagi PDIP untuk berkoalisi dengan SBY. Tapi, itu ditolak. Pascapilpres muncul juga wacana masuk pemerintahan. Kembali Megawati memutuskan tetap di luar.

''Jadi, ke mana busur ditarik dan dilepaskan hanya satu orang yang berhak, yakni Megawati. Kalau mau membaca PDIP, harus ke situ,'' tegasnya.

Benturan sikap elite juga muncul di PAN. Contoh kasus yang paling ketara lagi-lagi soal sebut nama atau tidak dalam pandangan akhir fraksi. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PAN Amien Rais meminta FPAN menyebut nama pejabat yang dianggap paling bertanggung jawab.

''Namanya hidup dalam alam konkret, bukan alam siluman atau misteri, harus ada nama, ada jabatan, dan tanggung jawab,'' kata Amien.

Taushiyah dari Amien itu ternyata tidak berpengaruh. Sikap FPAN yang dikendalikan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa memilih tidak menyebut nama.

Amien sendiri ternyata ''terperangkap'' di antara perasaan kecewa dan bisa memahami. Menurut Amien, Hatta memang sangat dekat dengan SBY. Bahkan, Hatta mempunyai tugas berat untuk menempatkan koalisi dalam satu barisan.

''Pak Hatta kan mantan ketua tim sukses SBY. Jadi, saya tidak bisa intervensi lebih jauh. Saya hanya ketua MPP (majelis pertimbangan partai, Red),'' tutur Amien tentang kondisi partainya itu.

Sewaktu dikonfirmasi tadi malam, Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada perbedaan antara sikap ketua DPP dan ketua MPP. ''Prinsipnya sama kok,'' katanya.

Menurut dia, dalam pandangan akhir, FPAN menyatakan bahwa dalam proses akuisisi dan merger Bank Century memang terjadi tindak pidana perbankan. Dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penyertaan modal semntara (PMS), ada kelalaian BI sehingga terjadi penyimpangan. FPAN juga meminta semua temuan itu diusut secara hukum.

''Bagi PAN, biarlah lembaga peradilan yang menyelesaikan secara hukum. Makanya, kami tidak sebut nama. Meskipun, tidak ada larangan untuk sebut nama,'' katanya.

Viva menegaskan, tidak ada perpecahan antara Amien dengan Hatta. ''Keduanya rukun, sinergis, dan solid. Tidak akan gampang dipecah hanya gara-gara Century,'' tandas sekretaris FPAN di DPR itu.

Di Partai Kebangkitan Bangsa, perbedaaan pandangan juga secara terbuka muncul ke publik. Secara umum, sikap partai pemilik 28 kursi itu cenderung selaras dengan Partai Demokrat. Mulai kebijakan bailout hingga keputusan penyebutan nama pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas skandal yang melibatkan uang negara Rp 6,7 triliun itu.

Namun, berbeda dengan sikap partai, anggota Tim 9 (insiator) Hak Angket Century Lily Chadijah Wahid memilih jalur berbeda. Bahkan, anggota Komisi I itu juga tak ragu mengkritik keras kebijakan partai yang dianggap tak berani kritis terkait kasus Bank Century selama ini.

Sikap Lily yang berbeda dengan sikap partai itu sulit dilepaskan dari ketegangan di internal partai itu selama ini. ''Kalau dibilang kecewa, ya tentu kecewa. Tapi, bagaimana lagi, ketua umumnya tidak berani kritis,'' ujar Lily, yang sudah diberhentikan dari jabatan wakil ketua Dewan Syura DPP PKB itu.

Di PPP demikian juga. Beberapa tokohnya kerap berbeda dalam memberikan pandangan. Misalnya, saat memberikan penilaian bahwa kebijakan bailout bermasalah atau tidak. Ketua Fraksi Asman Hasrul Azwar berkali-kali menyatakan bahwa kebijakan memberikan dana talangan itu sudah tepat. Namun, anggota pansus sekaligus Wasekjen DPP PKB Romahurmuziy justru kerap menyatakan berbeda.

Namun, berbeda dengan kondisi di PKB, kedua pihak tersebut sama-sama membawa bendera resmi partai. Spekulasi bahwa sikap PPP seperti berdiri di dua kaki itu adalah strategi untuk bermain aman sulit dihindari. Yaitu, antara kepentingan menjaga konstituen dan komitmen koalisi. ''Kami memang berada di posisi sulit. Sebagai partai koalisi, tekanan dari konstituen agar kritis di Century juga sangat kencang,'' ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy. Bisa jadi, jawaban Chozin ini tampaknya juga melanda partai lain.

Read more...

Faktor Figur dalam PILKADA

Figur Dinilai Lebih Menentukan

DUKUNGAN parpol masih dianggap sebagai modal utama untuk meraih suara. Parpol masih diharapkan menjadi wadah penyerap aspirasi publik. Meski, dalam pil­kada, dukungan parpol kerap tidak ber­banding lurus dengan perolehan suara.

Paling tidak begitulah opini guru besar ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Mas'ud Said. Berdasar hasil penelitiannya di berbagai pilkada di Jatim, 60 persen pemilih menentukan kandidat berdasar figurnya. "Parpol me­mang masih berfungsi. Tapi, dalam pil­kada, parpol bukan penentu utama. Mak­simal, hanya 40 persen," katanya.

Salah satu faktor utama yang diungkapkan Mas'ud adalah budaya transaksional di kalangan parpol dalam menentukan kandidat. "Banyak kasus penentuan kandidat di sebuah partai berujung konflik gara-gara unsur transaksional," katanya.

Faktor lainnya, ideologi bukan lagi da­sar utama parpol dalam menentukan pilihan. "Ideologi parpol sekarang sudah sangat cair. Ideologi tidak lagi dijadikan acuan dasar," katanya.

Melihat perjalanan kandidat Pilbub Gresik, analisis Mas'ud itu, sepertinya, cukup berdasar. Apa yang diungkapkannya cukup beralasan.

Duet Husnul Khuluq-Musyaffa' Noer (Humas), misalnya, diwarnai lepasnya dukungan PKNU. Indikasinya, pengam­bilan formulir untuk duet Monash-Syamsul dilakukan sebagian pengurus PKNU. Wacana koalisi dengan PD akhirnya juga berantakan. PD yang sejak awal menjalin komunikasi dengan PKB akhirnya memilih mengusung calon sendiri.

Konflik juga muncul di internal PDIP. Puncaknya, Ketua PAC PDIP Kecamatan Gresik Thohirin bersama sebagian pengu­rus lain mundur dan mendukung kandidat di luar pasangan Bambang-Qonik (Bani).

Tim Sambari-M. Qosim (SQ) juga tak luput dari konflik. Beberapa pengurus Partai Golkar kabarnya membelot dan mendukung kandidat lain. Majunya Syamsul Maarif yang mendampingi Monash juga berpotensi memecah suara Golkar. Sebab, Syamsul adalah salah seorang kader senior partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, duet Monash-Syamsul Maarif (MA) juga tak lepas dari tarik ulur dukungan. Terutama di kalangan parpol-parpol gurem. Beberapa parpol gurem sempat menjalin kesepakatan dengan kandidat lain sebelum akhirnya mendukung duet tersebut. Hanura, misalnya. Sejak awal partai itu mendukung duet Bani. Tapi, pada detik-detik terakhir, DPP Hanura merekomendasikan du­kungan untuk MA.

Read more...

Pengaruh Elit Parpol

Waspadai Pengaruh Elit Parpol Saat Muktamar NU



Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi incaran elit partai politik (parpol). Bahkan, elit tersebut akan bermain di Muktamar NU 2010 dalam menentukan kepemimpinan organisasi tersebut.

Politisi senior NU Taufikurrahman Saleh, di Jakarta, Selasa (23/2) mengaku melihat kecenderungan itu dan meminta semua pihak untuk mewaspadainya.

Menurut dia, tindakan elit parpol yang bermain di Muktamar NU tersebut sangat membahayakan keberadaan NU. Sebab selain membuat arena muktamar tidak sehat, tapi juga membuat NU tidak mandiri. Bukan tidak mungkin ada kepentingan politik elit parpol untuk memanfaatkan organisasi NU yang kini memiliki posisi strategis.

Terkait hal itu, Taufikurrahman mengimbau kepada pengurus wilayah (PW) dan pengurus cabang (PC) untuk mewaspadai elit parpol yang bermain di arena muktamar. Disamping itu, jangan sampai mudah dipengaruhi oleh kepentingan elit politik.

PWNU dan PCNU harus menguatkan imnunasinya. Jangan sampai NU ke depan dikendalikan oleh parpol, ujarnya. Sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis, Menurut dia, posisi NU harus berada diatas parpol. Ini untuk menjaga kemandirian NU pada masa mendatang.

Jangan sampai parpol yang memainkan NU. Dalam situasi seperti ini, kriteria Ketum PBNU yang paling tepat adalah dia yang punya kemandirian dan tidak mudah diakali oleh pihak yang ingin mengobok-obok NU, jelasnya.

Dengan demikian, lanjut Taufikurrahman, NU akan menjadi kekuatan civil society yang bisa mengontrol partai dan kekuasaan di tengah demokrasi yang semu. Kalau memang NU ingin bersih dari kepentingan politik, maka ketua umum PBNU yang akan datang harus bersih dari pengaruh parpol. Jangan sampai NU diperalat oleh kepentingan jangka pendek elit partai yang sangat pragmatis, tegasnya.

Terhadap elit parpol, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengimbau agar elit parpol sebaiknya memberikan data-data akurat tentang perkembangan perpolitikan di Indonesia,
Kemarin-kemarin datang ke kiai saja tidak pernah. Sekarang karena mau muktamar berusaha datang mempengaruhi kiai, katanya.

Read more...

About This Blog

Lorem Ipsum


Got My Cursor @ 123Cursors.com

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP